Hasan, Muhammad (2012) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kontrak kerjasama antara PT.Beringin dengan PT.Wijaya Kusuma Emindo : laporan kerja praktek. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_HAK EKSKLUSIF.pdf
Download (114kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_COVER.pdf
Download (66kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_KATA PENGANTAR.pdf
Download (72kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (81kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_DAFTAR ISI.pdf
Download (42kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (60kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_BAB I.pdf
Download (78kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_BAB II.pdf
Download (164kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_BAB III.pdf
Download (71kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_BAB IV.pdf
Download (103kB)
UNIKOM_MUHAMMAD HASAN_BAB V.pdf
Download (58kB)
Abstract
Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) kepada Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama.Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUH Perdata dalam perjanjian kontrak kerjasama antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu asas kebebabasan berkontrak, bahwa para pihak mentaati hukum yang sifatnya memaksa, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perlindungan hukum juga diberikan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.Tindakan Hukum yang dapat Dilakukan oleh Salah Satu Pihak apabila Terjadi Wanprestasi.Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi adalah pemberian teguran-teguran atau peringatan-peringatan secara tertulis, penangguhan pembayaran oleh Pihak Kesatu, penangguhan pekerjaan oleh Pihak Kedua, pengenaan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5/1000 (lima per seribu) dari nilai surat perjanjian, dan apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak dapat melakukan musyawarah dan mufakat, jika tidak ada titik temu maka penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui Komisi Arbitrase berdasarkan Pasal 9 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Penjernihan Air.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-muhammadha-30308. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Hukum / 2012 |
| Uncontrolled Keywords: | UU Perjanjian kontrak kerja, rekanan |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Perencanaan Wilayah dan Kota (06) (1) |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 09:58 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 09:58 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/40490 |
