Sistem Pencatatan Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengolahan Keuangan Daerah (SIPKD) Di Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Windiana, Ela (2011) Sistem Pencatatan Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengolahan Keuangan Daerah (SIPKD) Di Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of Unikom_Ela Windiana P_Bab II.pdf] Text
Unikom_Ela Windiana P_Bab II.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Unikom_Ela Windiana P_Bab I.pdf] Text
Unikom_Ela Windiana P_Bab I.pdf

Download (550kB)
[thumbnail of Unikom_Ela Windiana P_Bab III.pdf] Text
Unikom_Ela Windiana P_Bab III.pdf

Download (78kB)
[thumbnail of Unikom_Ela Windiana P_Bab IV.pdf] Text
Unikom_Ela Windiana P_Bab IV.pdf

Download (7kB)
[thumbnail of Unikom_Ela Windiana P_Cover.pdf] Text
Unikom_Ela Windiana P_Cover.pdf

Download (30kB)
[thumbnail of Unikom_Ela Windiana P_Daftar Riwayat Hidup.pdf] Text
Unikom_Ela Windiana P_Daftar Riwayat Hidup.pdf

Download (2kB)
[thumbnail of Unikom_Ela Windiana P_Kata Pengantar.pdf] Text
Unikom_Ela Windiana P_Kata Pengantar.pdf

Download (12kB)
[thumbnail of Unikom_Ela Windiana P_Lembar Pengesahan..pdf] Text
Unikom_Ela Windiana P_Lembar Pengesahan..pdf

Download (654kB)
[thumbnail of Unikom_Ela Windiana P_Surat Keterangan Eksklusif.pdf] Text
Unikom_Ela Windiana P_Surat Keterangan Eksklusif.pdf

Download (241kB)

Abstract

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjakadi kewenangannya, yang merupn limpahan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri,pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur Pemerintah pusat. Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan,sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi Fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat Daerah dan antar Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-elawindian-27901. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2011
Uncontrolled Keywords: Sistem Pencatatan Pendapatan, Belanja Daerah, Sistem Informasi pengolahan Keuangan Daerah
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 09:28
Last Modified: 05 Nov 2026 09:28
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/39187

Actions (login required)

View Item
View Item