Prosedur Penyusunan Laporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (BPN RI kabupaten Bandung)

Sejalan dengan perkembangan gagasan yang terjadi diberbagai negara, peran negara dan pemerintah bergeser dari pemerintah (goverment) menjadi kepemerintahan (governance). Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam paradigma pemerintahan yang baik (good gevernance) terdapat prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas dan supermasi hukum. (Suhandi & Fernanda, 2001).

Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah berhasil menetapkan paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara, UU UU Nomor 1 Tahun 2004 (UU 1/2004) tentang Pembendaharaan Negara dan UU Nomor 5 Tahun 2004 (UU 5/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi reformasi di bidang keuangan negara, dari administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan (financial management). Reformasi keuangan negara ini dipelopori oleh Departemen Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.