Tinjauan Atas Pelaksanaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pada Bagian Akuntansi Dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Nugraha, A BAsit Fauzi (2011) Tinjauan Atas Pelaksanaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pada Bagian Akuntansi Dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of 1. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_COVER.pdf] Text
1. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_COVER.pdf

Download (112kB)
[thumbnail of 3. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_KATA PENGANTAR.pdf] Text
3. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_KATA PENGANTAR.pdf

Download (117kB)
[thumbnail of 8. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_BAB I.pdf] Text
8. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_BAB I.pdf

Download (217kB)
[thumbnail of 9. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_BAB II.pdf] Text
9. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_BAB II.pdf

Download (167kB)
[thumbnail of 11. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_BAB IV.pdf] Text
11. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_BAB IV.pdf

Download (117kB)
[thumbnail of 12. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
12. UNIKOM_A BASIT FAUZI N_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (149kB)

Abstract

Reformasi yang dimulai terjadi beberapa tahun yang lalu di negara kita telah

merambah hampir ke seluruh aspek kehidupan khususnya ekonomi. Salah satu

aspek yang dominan adalah aspek pemerintah. Aspek yang dimaksudkan disini

adalah aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada aspek ini mencuat isu

adanya tuntutan otonomi (hak yang mengatur sendiri) yang lebih luas dan nyata

yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah yang sedang

bergulir saat ini sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa, dan

oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam UU No.22/1999 tentang pemerintah

daerah.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah

untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat yang didasarkan pada asas desentralisasi atau lebih dikenal

dengan otonomi daerah. Otonomi daerah berdampak pada penyelenggaraan

pemerintahan secara pribadi, peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperkuat Pemerintah daerah

untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi

kewenangannya.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-abasitfauz-27690. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2011
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 09:26
Last Modified: 05 Nov 2026 09:26
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/39008

Actions (login required)

View Item
View Item