Tinjauan Atas Tata Cara Sistem Perekaman Dan Perhitungan Surat Pemberitahuan PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta

H, Dickie Anggara (2011) Tinjauan Atas Tata Cara Sistem Perekaman Dan Perhitungan Surat Pemberitahuan PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of UNIKOM_DICKIE.A_21108007_BAB1.pdf] Text
UNIKOM_DICKIE.A_21108007_BAB1.pdf

Download (217kB)
[thumbnail of UNIKOM_DICKIE.A_21108007_BAB2.pdf] Text
UNIKOM_DICKIE.A_21108007_BAB2.pdf

Download (134kB)
[thumbnail of UNIKOM_DICKIE.A_21108007_BAB3.pdf]
Preview
Text
UNIKOM_DICKIE.A_21108007_BAB3.pdf

Download (726kB) | Preview
[thumbnail of UNIKOM_DICKIE.A_21108007_BAB4.pdf] Text
UNIKOM_DICKIE.A_21108007_BAB4.pdf

Download (107kB)
[thumbnail of UNIKOM_DICKIE.A_21108007_COVER.pdf]
Preview
Text
UNIKOM_DICKIE.A_21108007_COVER.pdf

Download (74kB) | Preview
[thumbnail of UNIKOM_DICKIE.A_21108007_DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
UNIKOM_DICKIE.A_21108007_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (97kB) | Preview

Abstract

Pajak merupakan iuran kas kepada negara yang pemungutannya berdasarkan

Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara

langsung. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan

tuntutan kemandirian pembiayaan pengeluaran Negara. Pajak sangat berperan

penting dalam pembangunan ekonomi Negara, karena penerimaan dari pajak ini akan

digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran tahunan Negara.

Keberhasilan pembangunan suatu Negara dapat dilihat dengan terpenuhinya dua

syarat, yaitu tercapainya kemakmuran dalam bidang ekonomi (kemakmuran material)

dan tetap terjaganya nilai-nilai sosial budaya bangsa yang bersangkutan

(kemakmuran spiritual). Dalam pelaksanaanya, kegiatan pembangunan nasional

memerlukan dana yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan Negara diperoleh

dari berbagai sektor di antaranya dari sektor nonmigas, pajak, bantuan luar negeri,

ekspor dan sumber lainnya. Peraturan mengenai perpajakn, telah dituangkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945, tercantum di dalam pasal 23 ayat (2). Sedangkan

ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan bentuk pemungutan pajak

di tetapkan dengan Undang-Undang perpajakan nasional.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-dickieangg-27685. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2011
Uncontrolled Keywords: Sistem Perekaman Dan Perhitungan Surat Pemberitahuan PPN
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 09:25
Last Modified: 05 Nov 2026 09:25
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/39003

Actions (login required)

View Item
View Item