Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Di era otonomi daerah telah diberlakukanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Tugas Catatan Sipil merupakan urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada daerah melalui asas dekonsentrasi.Dengan demikian Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang melaksanakan tugas pencatatan sipil sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Penduduk, maka Kantor Catatan Sipil berubah menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk yang merupakan penggabunganKantor Catatan Sipil dengan Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan adanya Dinas Kependudukan di kota bandung sebagai salah satu unsur unit kerja pelayanan masyarakat, terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kewenangan dinas kependudukan kota bandung yaitu penerbitan kartu keluarga.