Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Dinas perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi (DISPERINDAGTAMBEN) Kabupaten Karawang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang

bagi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan

kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan

makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah

diberlakukan pada setiap daerah. Otonomi tersebut memberi daerah

kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Agar Otonomi daerah

dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, maka daerah perlu diberikan

wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan

sebagai urusan rumah tangganya

Implikasi dari otonomi daerah menurut Undang-undang 12 Tahun

2008 ini terhadap perkembangan daerah adalah terjadinya pergeseran

kewenangan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah.

Melalui desentralisasi kebijakan, daerah mempunyai kewenangan dalam

menetapkan kebijakan untuk perencanaan dan pelaksanaan daerah.