Tinjauan Hukum Mengenai Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dihubung Dengan Buku III Burgelijk Wetboek JUNTO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sari, INtan Mutia (2011) Tinjauan Hukum Mengenai Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli Dihubung Dengan Buku III Burgelijk Wetboek JUNTO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_ABSTRACT.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_ABSTRACT.pdf

Download (13kB)
[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_ABSTRAK.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_ABSTRAK.pdf

Download (13kB)
[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB I.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB I.pdf

Download (53kB)
[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB II.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB II.pdf

Download (71kB)
[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB III.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB III.pdf

Download (48kB)
[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB IV.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB IV.pdf

Download (47kB)
[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB V.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_BAB V.pdf

Download (19kB)
[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (14kB)
[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_KATA PENGANTAR.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_KATA PENGANTAR.pdf

Download (17kB)
[thumbnail of UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_JUDUL.pdf] Text
UNIKOM_INTAN MUTIA SARI_JUDUL.pdf

Download (41kB)

Abstract

Penggunaan klausula baku merupakan akibat dari asas kebebasan berkontrakbr /

yang menyatakan bahwa setiap orang bebas menentukan bentuk, macam, jenis dan isibr /

perjanjian dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umumbr /

dan kesusilaan. Perkembangan yang terjadi saat ini banyak pelaku usaha yangbr /

mencantumkan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapusbr /

sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen. Halbr /

ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen danbr /

konsumen. Salah satu penerapannya dapat ditemui pada saat konsumen melakukanbr /

perjanjian jual beli rumah yang dilakukan oleh pengembang yang mana terdapat klausulabr /

yang menyatakan tentang pengalihan tanggung jawab berupa denda, sanksi dan kondisibr /

rumah yang diterima konsumen. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undangbr /

Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen atasbr /

pencantuman klasusula eksonerasi dalam perjanjian jual beli dan tindakan hukum apabr /

yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari pencantumanbr /

klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli.br /

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatanbr /

yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarkibr /

peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastianbr /

hukum.br /

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perlindunganbr /

Konsumen belum secara sepenuhnya mampu mengatasi pencantuman klausulabr /

eksonerasi dalam perjanjian jual beli. Munculnya berbagai kendala seperti masihbr /

rendahnya pendidikan konsumen dan kesadaran akan hak-haknya menjadi faktor utama,br /

selain itu kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha menjadibr /

faktor lainnya. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui proses litigasi maupunbr /

nonlitigasi melalui suatu lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

The used of standard contract has been forming impact of freedom of contractbr /

principle was explain that every people have a freedom to established type, various andbr /

content of agreement without brake the rule of regulation, public order and morality. Thebr /

growth was happen now so many producer concerned a clause within a limited conditionbr /

or even erase the responsibility to producer or product distributor (saler). This situationbr /

make unbalance bargaining position between producer and consumer. One of thebr /

applying could see when consumer make a trade agreement with developer would bebr /

found a clause concerning about shifted the responsibility such as fine, sanction, andbr /

condition of house was accepted by consumer. The problem is how the regulation aboutbr /

consumer protection straighten up protection law for consumer of the quotation ofbr /

exoneration clause in trade agreement and the legal action that can be done bybr /

consumer for the lost in the quotation of exoneration clause in trade agreement.br /

The method used in research is analytical descriptive with juridical normativebr /

approach. The result data are analyzed juridical qualitative so that regulation hierarchybr /

can be observe and also guarantee law certainty.br /

According to the research, can be known that consumer protection regulationbr /

have not fully been able to regulate the quotation exoneration clause in trade agreement.br /

The appearance of many obstacles such as a consumer knowledge, awareness aboutbr /

the rights become inhibiting factor, and then a needed for goods and service was resultedbr /

by producer become another inhibiting factor. The Consumer as connected party can bebr /

demand by litigation in the civil court and nonlitigation process with some institution likebr /

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-intanmutia-26992. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2011
Uncontrolled Keywords: Hukum Mengenai Pencantuman Klausula, Perjanjian Jual Beli
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 09:13
Last Modified: 05 Nov 2026 09:13
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/38383

Actions (login required)

View Item
View Item