Rochman, Ari (2011) Putusan Hakim Pidana Di Bawah Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
UNIKOM_ARI ROCHMAN_KAPER.pdf
Download (41kB)
UNIKOM_ARI ROCHMAN_ABSTRAK.pdf
Download (14kB)
UNIKOM_ARI ROCHMAN_ABSTRACT.pdf
Download (13kB)
UNIKOM_ARI ROCHMAN_KATA PENGANTAR.pdf
Download (17kB)
UNIKOM_ARI ROCHMAN_BAB I.pdf
Download (102kB)
UNIKOM_ARI ROCHMAN_BAB II.pdf
Download (212kB)
UNIKOM_ARI ROCHMAN_BAB III.pdf
Download (92kB)
UNIKOM_ARI ROCHMAN_BAB IV.pdf
Download (103kB)
UNIKOM_ARI ROCHMAN_BAB V.pdf
Download (16kB)
UNIKOM_ARI ROCHMAN_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (9kB)
Abstract
Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini, membuat peradilan pidanabr /
sebagai bagian dari peradilan umum menjadi sorotan berbagai pihak, karena realitas yang terjadibr /
masyarakat sering kecewa atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hakim sebagai pemegangbr /
kewenangan dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini perkara pidana. Ada dua kepentinganbr /
dalam suatu perkara pidana yang masing-masing tentu saja memiliki hak untuk diperhatikanbr /
kepentingannya yakni pihak korban suatu kejahatan dan pelaku kejahatan itu sendiri. Di satu sisi,br /
pihak yang menjadi korban sebuah kejahatan menginginkan agar pelaku (terdakwa) dijatuhi hukumanbr /
oleh hakim melalui suatu proses peradilan pidana yang seberat-beratnya, sebagai bentuk balasan danbr /
penjeraan bagi pelaku kejahatan tersebut, mengingat pula penderitaan yang dirasakan korban dan/ataubr /
keluarganya baik secara fisik maupun psikis, secara material ataupun immaterial. Namun demikian, dibr /
lain pihak, pelaku kejahatan pun memiliki hak untuk melakukan pembelaan, berdasarkan asas pradugabr /
tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti. Padabr /
praktiknya, terdapat beberapa perkara dengan putusan hakim yang memutuskan perkara pidanabr /
tersebut di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Ada beberapa masalah antara lain : Mengapa hakimbr /
pidana dapat menjatuhkan putusannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Tindakan hukum apabr /
yang dapat ditempuh akibat putusan hakim yang putusannya di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.br /
Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridisbr /
normatif dan empiris. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturanbr /
perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.br /
Berdasarkan analisis hukum, ditarik simpulan bahwa Dasar pertimbangan putusan hakim dibr /
bawah tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum adat yakni apabila terjadibr /
kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan formal (hukum positif) maka hakim akanbr /
diwajibkan untuk berkreativitas, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasabr /
keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar putusannya (Pasal 5 ayat (1)) Undang-Undangbr /
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kondisi seperti ini maka hakim memerankanbr /
fungsi rechtsvinding, terlebih lagi hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, danbr /
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,br /
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (asas ius curia novit, Pasal 10 ayat (1) Undang-br /
Undang No. 48 Tahun 2009). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perkarabr /
pidana, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atas putusan hakim di bawah tuntutan jaksabr /
adalah upaya hukum biasa yakni upaya hokum banding ke tingkat Pengadilan Tinggi dan upayabr /
hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu dapat pula dilakukan upaya hukum luar biasa sepertibr /
peninjauan kembali apabila putusan tersebut telah memiliki kekuatan hokum yang tetap dan pasti.
The high criminal level that occurs in Indonesia today makes criminal justice as a part of generalbr /
justice to be a spotlight of diverse people. The ensuing reality often makes community disappointed on legalbr /
uncertainty and the unfairness of judges as the holder of authority in adjudicating a lawsuit, in this casebr /
criminal lawsuit. There are two interests in a criminal lawsuit, each of which certainly has a right to be attended,br /
namely, the victim of crime and the doer of crime. On the one hand, the victim of a crime wants that the doerbr /
(the prosecuted) is punished as heavy as possible by judges through a criminal trial process, as a form ofbr /
retaliation and to frighten the doer, and also in considering the suffering borne by the victim and/or his or herbr /
families, both physically and psychically, materially and immaterially. However, on the other hand, thebr /
wrongdoer also has a right to make defense, based on a presumption of innocence principle before there is abr /
court verdict of permanent, definite legal force. In practice, there are some lawsuits where the verdict of judgesbr /
punish the doer lighter than the prosecution by general prosecutor. There are some problems, among others:br /
Why criminal justice judges can impose a punishment or sentence that is lighter than the prosecution ofbr /
general prosecutor; and what legal action that may be taken as a consequence of a verdict by judges thatbr /
impose a punishment that is lighter than the prosecution of general prosecutor.br /
The research conducted by the writer was descriptive-analytical in nature, with a juridical-normativebr /
and normative approaches. The data collected was then analyzed juridical-qualitative way so that the hierarchybr /
of legislation could be attended and might ensure legal certainty.br /
Based on a legal analysis it was concluded that the basis of consideration of judge verdict that isbr /
lighter than the prosecution of general prosecutor was conducted based on customary law, that is, if there is nobr /
legal provision in formal (positive) laws then judges are obliged to be creative, to explore, to follow, and tobr /
understand legal values and sense of justice prevailing in community as the basis of their verdict (Article 5br /
paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 on Judiciary Power. Under such condition, judges serve a function ofbr /
rechtsvinding, and even judges should not reject to hear, adjudicate, and decide a lawsuit that has been filedbr /
by a reason that there is no law or the existing law is obscure, instead they should hear and adjudicate (iusbr /
curia novit principle, Article 10 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009). The legal remedy that the parties in abr /
lawsuit, either general prosecutor or the prosecuted, can take over a verdict of judges that is less than thebr /
prosecution of general prosecutor are to an usual legal remedy, that is, appeal to Court of Appeal, and legalbr /
remedy of cassation to Supreme Court. In addition, an unusual legal remedy can also taken such as judicialbr /
review over a verdict that has had a permanen, finite legal force.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-arirochman-26694. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2011 |
| Uncontrolled Keywords: | Putusan Hakim, Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 |
| Divisions: | S1 Skripsi > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 09:03 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 09:03 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/38009 |
