Tinjauan Hukum Mengenai Alih Fungsi Bangunan Bersejarah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya JUNCTO Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Arisandy, Evie (2011) Tinjauan Hukum Mengenai Alih Fungsi Bangunan Bersejarah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya JUNCTO Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of UNIKOM_EVIE_ABSTRAK.pdf] Text
UNIKOM_EVIE_ABSTRAK.pdf

Download (21kB)
[thumbnail of UNIKOM_EVIE_BAB I.pdf] Text
UNIKOM_EVIE_BAB I.pdf

Download (156kB)
[thumbnail of UNIKOM_EVIE_BAB II.pdf] Text
UNIKOM_EVIE_BAB II.pdf

Download (120kB)
[thumbnail of UNIKOM_EVIE_BAB III.pdf] Text
UNIKOM_EVIE_BAB III.pdf

Download (104kB)
[thumbnail of UNIKOM_EVIE_BAB IV.pdf] Text
UNIKOM_EVIE_BAB IV.pdf

Download (46kB)
[thumbnail of UNIKOM_EVIE_BAB V.pdf] Text
UNIKOM_EVIE_BAB V.pdf

Download (8kB)
[thumbnail of UNIKOM_EVIE_COVER.pdf] Text
UNIKOM_EVIE_COVER.pdf

Download (121kB)
[thumbnail of UNIKOM_EVIE_DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
UNIKOM_EVIE_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (9kB)
[thumbnail of UNIKOM_EVIE_KATA PENGANTAR.pdf] Text
UNIKOM_EVIE_KATA PENGANTAR.pdf

Download (13kB)

Abstract

Berbagai negara menganggap tanah dan bangunan bersejarah sangat penting,br /

salah satunya di Indonesia, tanah dan bangunan bersejarah memiliki arti tersendiri,br /

karena manusia mempunyai hubungan emosional dan spiritual terhadap tanah danbr /

bangunan miliknya. Tanah dan bangunan tidak dapat semata-mata dipandang hanyabr /

sebagai komoditas. Hubungan tanah dan bangunan dengan pemiliknya mengandungbr /

nilai-nilai budaya, sejarah, adat, ekonomis, dan spiritual, sepertihalnya bangunan yangbr /

memiliki nilai bersejarah yang banyak dialih fungsikan. Permasalahan yang timbulbr /

berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan hukum atas alih fungsi bangunan bersejarah.br /

Upaya pencegahan terjadinya alih fungsi bangunan bersejarah menjadi bangunanbr /

komersial. Berkaitan dengan hal tersebut maka bangunan bersejarah harus mendapatbr /

perlindungan hukum. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penulisan karyabr /

ilmiah ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pengaturan hukum atas alih fungsibr /

bangunan bersejarah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentangbr /

Cagar Budaya, serta bagaimanakah upaya pencegahan terjadinya alih fungsi bangunanbr /

bersejarah menjadi bangunan komersial dihubungkan dengan Undang-Undang Nomorbr /

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.br /

Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaranbr /

secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahanbr /

hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,br /

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, data sekunder bahanbr /

hukum sekunder berupa doktrin, pendapat hukum para ahli, dan hasil karya daribr /

kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel danbr /

internet yang berkaitan dengan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalahbr /

yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma,br /

kaidah, asas atau dogma.br /

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa Undang-br /

Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Nomorbr /

11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya belum secara sepenuhnya mampu mengatasibr /

alih fungsi bangunan bersejarah. Munculnya berbagai kendala seperti masih rendahnyabr /

kesadaran masyarakat tentang klasifikasi zonasi menjadi faktor utama, selain itu denganbr /

mengalih fungsikan bangunan bersejarah, para pemilik tersebut akan mendapatkanbr /

keuntungan karena letak bangunan bersejarah yang sangat strategis. Pelaksanaanbr /

pengaturan atas alih fungsi tidak secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomorbr /

11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bangunan cagar budaya menurut Undang-br /

Undang ini boleh saja beralih fungsi sepanjang tidak bertentangan dengan undangundangbr /

ini. Upaya pencegahan terjadinya alih fungsi dapat dilaksanakan berdasarkanbr /

pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui penetapan zonasi, perizinan,br /

pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sebagaimana tercantumbr /

dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Every country including Indonesia treats its land and landmark as a noteworthybr /

object. The land and landmark has a particular meaning as society are emotionally bondbr /

with their land. Land and landmark or building can not merely be as a commercialbr /

meterial. They consists of culture value, history, custom, spriritual and economic value.br /

Nowadays, many of landmarks are expereincing converted usage. To prevent thebr /

converted usage of landmark into a commercial building, the state has regulate thebr /

problems into several regulation. Thus, this research studied about how thebr /

implementation of landmark converted usage viewed by Law Number 11/2010br /

aboutCulturePreserve and how the prevention of landmark converted usage intobr /

commercial building related to Law Number 26/2007 aboutSpacialSystem.br /

This research applied with descriptive analysis which decribed accurate factsbr /

about implementation of landmark converted usage based on primary, secondary andbr /

tertiary law perspective. The primary law perpective consisted of Law Number 11/2010br /

aboutCulturePreserve and Law Number 26/2007 about SpacialSystem. The secondarybr /

law perspective consisted of doctrines, legal specialist opinions, and law theories. Whilebr /

the tertiary law perspective consisted of some law data and information cited frombr /

publicity including journals and websites. Moreover, reseached used normative judicialbr /

method which law is concetualized as norms, value, principles and doctrines.br /

Based on result analysis, it was concluded that Law Number 11/2010br /

aboutCulturePreserve and Law Number 26/2007 aboutSpacialSystem have not entirelybr /

regulated and protected the landmark converted usage. The obstacles appeared inbr /

implementation of landmark converted usage that are: lack of society awareness on zonebr /

classification; and the owner interest on the landmark where located in strategic locationbr /

which is expensive. The implementation of landmark converted usage is not spesifictlybr /

regulated by Law Number 11/2010 aboutCulturePreserve. Landmark could be converted,br /

if it is not against Law Number 11/2010. The effort to prevent landmark converted, it canbr /

be implemented for spacial usage through zone arrangement, authorization, providingbr /

incentive and disincentive and penalty as regulated by Law Number 26/2007br /

aboutSpacialSystem inarticle 35.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-eviearisan-26612. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2011
Uncontrolled Keywords: Hukum Mengenai Alih Fungsi Bangunan
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 09:01
Last Modified: 05 Nov 2026 09:01
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/37883

Actions (login required)

View Item
View Item