Aspek Perpajakan (PPH Badan) Pada koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Mitak, Yohanes (2010) Aspek Perpajakan (PPH Badan) Pada koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of BAB 1 pdf.pdf] Text
BAB 1 pdf.pdf

Download (141kB)
[thumbnail of BAB II pdf.pdf] Text
BAB II pdf.pdf

Download (155kB)
[thumbnail of BAB III pdf.pdf] Text
BAB III pdf.pdf

Download (372kB)
[thumbnail of BAB IV pdf.pdf] Text
BAB IV pdf.pdf

Download (82kB)
[thumbnail of coverz.docx] Text
coverz.docx

Download (59kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKAz.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKAz.pdf

Download (83kB)

Abstract

Pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Undang-undang Perpajakan Nomor 9, Nomor 10 dan Nomor 11 tahun 1994, merupakan Undang-undang yang menjadi acuan dalam perpajakan. Salah satu jenis pajak yang secara umum diwajibkan kepada perorangan maupun perusahaan adalah pajak penghasilan (PPh), yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1983, yang diperbaharui dengan UU Nomor 17 tahun 2000. Koperasi sebagai badan usaha ekonomi berdasarkan Undan - undang tersebut juga dinyatakan menjadi wajib pajak. Penetapan ini sudah sesuai dengan UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menyebutkan bahwa �dalam hal pajak penghasilan, koperasi adalah badan usaha ekonomi, yang sama dengan badan usaha yang lain seperti Perseroan Terbatas, yang dinyatakan sebagai wajib pajak �. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 tersebut maka sisa hasil usaha (SHU) koperasi, baik yang berasal dari transaksi dengan anggota maupun yang bukan dengan anggota merupakan obyek pajak. Selama ini penerimaan pajak yang berasal dari koperasi relatif masih sedikit, dan belum dilakukan (dipungut) secara intensif, karena sebelum dikeluarkannya UU nomor 7 tahun 1983, sisa hasil usaha koperasi bukan menjadi obyek pajak. Sampai dengan dikeluarkannya UU nomor 25 tahun 1992, pemberlakuan PPh bagi koperasi masih sulit, karena bertentangan dengan UU nomor 12 tahun 1967.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-yohanesmit-25517. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2010
Uncontrolled Keywords: Aspek Perpajakan (PPH Badan)
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 08:38
Last Modified: 05 Nov 2026 08:38
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/36643

Actions (login required)

View Item
View Item