Proses Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Ansar, Fajrin Hairul (2010) Proses Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_BAB I.pdf] Text
UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_BAB I.pdf

Download (150kB)
[thumbnail of UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_BAB II.pdf] Text
UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_BAB II.pdf

Download (198kB)
[thumbnail of UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_BAB III.pdf] Text
UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_BAB III.pdf

Download (274kB)
[thumbnail of UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_BAB IV.pdf] Text
UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_BAB IV.pdf

Download (61kB)
[thumbnail of UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_Daftar Pustaka.pdf] Text
UNIKOM_Fajrin Hairul Ansar_Daftar Pustaka.pdf

Download (50kB)
[thumbnail of UNIKOM_Fajrin Hairul AnsarCOVER.pdf] Text
UNIKOM_Fajrin Hairul AnsarCOVER.pdf

Download (72kB)
[thumbnail of UNIKOM_Fajrin Hairul AnsarDAFTAR ISI.pdf] Text
UNIKOM_Fajrin Hairul AnsarDAFTAR ISI.pdf

Download (48kB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan jaman yang terus berkembang di Indonesia mengenai pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus mampu mempertangung jawabkan dan bersikap terbuka akan pengelolaannya kepada masyarakat atau disebut transparansi publik, artinya mampu bersifat terbuka mengenai keuangan dan kegunaan uang tesebut dalam melakukan penganggaran.Pemerintah harus mampu menggunakan keuangan daerahnya untuk keperluan yang wajib ataupun yang bersifat mendesak sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi pandangan yang tidak wajar dari masyarakat dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menjadi perencanaan Pemerintah.Masyarakat juga harus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengelola keuangan yang ada.

Dengan adanya masalah ini,maka pemerintah melakukan perubahan yang fundamental dari reformasi di bidang keuangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dilanjutkan dengan penetapan standar dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri memiliki peranan yang sangat vital, yaitu dengan membuat suatu aturan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.Dengan ditetapkannya Undang-Undang diatas, diharapakan masyarakat dapat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dituntut agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan infrastruktur dalam bidang pendidikan, dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang disesuaikan dengan otonomi daerah.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-fajrinhair-25062. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2010
Uncontrolled Keywords: Laporan Realisai Anggaran Belanja Pemerintah
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 08:28
Last Modified: 05 Nov 2026 08:28
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/36140

Actions (login required)

View Item
View Item