Laporan Praktek Kerja Lapangan Pada Bagian PENKUM (Penerangan Hukum) HUmas Di kejaksanaan Tinggi Jawa Barat

Negara Indonesia adalah Negara Hukum . Hal ini ditegaskan dalam pasal

1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat

berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan

baik dan benar di tengah masyarat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi

dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegak hukum. Salah satu di

antara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan. Sistem hukum menurut L.

M. Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum,

struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat

menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Subtansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau

peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada

aparatur serta sarana dan prasaranan hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya

hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.