Pola Komunikasi Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan Metrologi Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Komunikasi Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV (UPTP) Metrologi Bandung Dengan Konsumen Melalui Metode Pelayanan Satu Pintu. Untuk menjawab penelitian tersebut, proses komunikasi, hambatan komunikasi dan pola komunikasi menjadi sub fokus untuk menganalisa Pola Komunikasi Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan IV (UPTP) Metrologi Bandung Dengan Konsumen Melalui Metode Pelayanan Satu Pintu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena dalam penelitian ini data pokok yang digunakan wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini metode kualitiatif yang berpatokan kepada hasil wawancara dengan informan atau narasumber mengenai pola komunikasi unit pelayanan terpadu metrologi Bandung dalam melayani konsumennya melalui metode satu pintu.
Hasil dari penelitian ini menghasilkan proses komunikasi pelayanan publik secara linear yang menjadi sumber pesan dalam menyampaikan hasil pesan. Yang mana didalam proses pengiriman pesan kepada penerima akan sesalu ada hambatan. Hambatan komunikasi Pola Komunikasi Unit Pelayanan Terpadu Metrologi Bandung Dengan Konsumen Melalui Metode Pelayanan Satu Pintu dipengaruhi oleh hambatan mekanis dimana hambatan tersebut disebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Gangguan dalam proses komunikasi ini termasuk kedalam gangguan semantik yaitu gangguan yang berhubungan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Adapula gangguan mekanik dimana mengakibatkan adanya hambatan pada saat konsumen mendaftar melalui daring.
Pola komunikasi Unit Pelayanan Terpadu Metrologi Bandung Dengan Konsumen Melalui Metode Pelayanan Satu Pintu memiliki saluran formal, pesan pesan mengalir secara vertikal sesuai dengan fungsi secara regulatif. Pola pelayanan satu pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk mempercepat waktu pelayanan dan menyederhanakan persyaratan izin usaha.