Aspek Hukum Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketegakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kaum pekerja selalu dihadapkan oleh berbagai persoalan ketenagakerjaan yang semakin kompleks, dinamis dan terus berkembang. Kasus-kasus yang mencuat belakangan ini tidak jarang menimbulkan dimensi baru perselisihan yang membutuhkan pendekatan-pendekatan baru dalam menyelesaikannya. Pendekatan secara hukum semata, tak jarang menimbulkan proses penyelesaian yang lama dan berakhir pada situasi menang kalah, berakibat pada ketidak-puasan pada pihak lainnya yang merasa dikalahkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta yang ada baik berupa Data Sekunder Bahan Hukum Primer (Peraturan Perundang-undangan) , dan Data sekunder bahan Hukum tersier yaitu bahan-bahan berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu sacara yuridis normative. Proses eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang isi putusannya untuk mempekerjakan kembali pihak pekerja itu sangat sulit dilaksanakan, dikarenakan penilaian dari pegusaha tentang pekerja tersebut sudah negative, dan Untuk kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang putusanya harus membayar uang pesangon ternyata ketika pihak Perusahaan mengabaikan putusan tersebut, buruh sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya atas uang pensangon tersebut, Hal ini bagi kaum buruh bukan persoalan yang mudah, Akhirnya banyak putusan yang hanya menang di atas kertas saja.