Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Prostitusi Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran

Penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan kegiatan prostitusi di Kabupaten Ciamis. penelitan tersebut didasarkan pada tiga ketentuan yang berlaku yakni kitab Undang-Undang hukum Pidana, Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran, Kabupaten Ciamis. Penelitian yang dilakukan dibatasi hanya terkait Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku transaksi protitusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan penanggulan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 12 tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran dihubungkan dengan putusan nomor 175/pid.B/2017/PN CMS. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, Peneliti mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang. Pertanggung jawaban para pelaku tindak pidana prostitusi harus memiliki dampak preventif dan refresiv, dimana adanya pencegahan kegiatan prostitusi dan hukuman yang layak bagi pelaku dan memiliki efek jera. Penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah sampai dengan masyarakat yang harus memiliki tujuan untuk mengurangi ahkan menghapus kegiatan prostitusi.