Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/Pn.Kis).

Perjanjian jaminan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Penelitian dilakukan untuk memenuhi tugas akhir SKRIPSI untuk menjadi sarjana hukum, dimana dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan terhadap kreditur dan bagaimana penyelesaian sengketa debitur dalam mengalihkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dikaji menjadi dasar dalam penelitian, serta dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum yuridis normatif. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis dapat menarik simpulan dan saran yaitu perlindungan hukum yang dapat diperoleh kreditur dalam hal debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana. Maka penulis menyarankan untuk mengantisipasi terjadinya hal debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank sebagai pihak kreditur untuk melakukan suatu pengaturan khusus dalam hal sistem infromasi terhadap objek jaminan fidusia secara online, sehingga pihak ketiga dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap status objek yang akan dibelinya apakah dibebani jaminan fidusia atau tidak.