Tinjauan Hukum Mengenai Pemalsuan Faktur (Invoice) Pengiriman Barang Sebagai Dokumen Elektronik Pada Situs Jual Beli Di Internet Dihubungkan Dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Putra, Yudha Permana (2010) Tinjauan Hukum Mengenai Pemalsuan Faktur (Invoice) Pengiriman Barang Sebagai Dokumen Elektronik Pada Situs Jual Beli Di Internet Dihubungkan Dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (29kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (99kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (220kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (131kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (22kB)
[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (40kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (7kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (12kB)
[thumbnail of KATA PENGANTAR.pdf] Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (73kB)
[thumbnail of LEMBAR PENGESAHAN.pdf] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of RUU TIPITI.pdf] Text
RUU TIPITI.pdf

Download (186kB)
[thumbnail of UU ITE.pdf] Text
UU ITE.pdf

Download (42kB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin maju menimbulkan begitu banyaknya teknologi

yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Manusia dapat mengatasi kesulitankesulitan

yang ditimbulkan oleh batas-batas jarak, ruang dan waktu dengan teknologi.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan

menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan

kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi

sarana efektif perbuatan melawan hukum. Internet dipandang sebagai media yang

memberikan informasi dengan biaya yang rendah atau ekonomis, sehingga

memudahkan setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli di internet. Secara umum

e-commerce dapat didefinisikan sebagai sistem perdagangan yang menggunakan

mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Ada beberapa hal yang terkait di

dalam suatu transaksi elektronik. Salah satunya adalah melampirkan faktur (invoice)

dokumen bukti pengiriman barang yang di ubah menjadi dokumen elektronik. Salah satu

syarat dilampirkannya faktur (invoice) dokumen bukti pengiriman barang adalah sebagai

bukti bahwa barang yang diperjanjikan pada transaksi jual beli sudah dikirim kepada

pembeli atau sebagai alat untuk mencairkan uang hasil penjualan dan juga pengambilan

barang. Permasalahan yang dibahas yaitu Apa akibat hukum dari tindak pidana

pemalsuan faktur (inovice) pengiriman barang sebagai dokumen elektroknik pada situs

jual beli di internet dan Tindakan hukum apa yang dapat diberikan kepada pelaku

pemalsuan faktur (invoice) pengiriman barang sebagai dokumen elektronik.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskritif analistis, dengan pendekatan

yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis penulis secara yuridis kualitatif, yaitu

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan,

tetap mempertahankan hirarki peraturan perundang-undangan dan terciptanya kepastian

hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan terhadap tindak

pidana pemalsuan faktur (invoice) dokumen bukti pengiriman barang, dimana telah

memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu adanya unsur kesengajaan untuk

melakukan suatu tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut telah menimbulkan

kerugian bagi pihak lain. Sementara itu tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap

pelaku tindak pidana pemalsuan faktur (invoice) dokumen bukti pengiriman barang, dapat

dikenakan pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu dan memalsukan surat. Tindak

pidana pemalsuan faktur (invoice) dokumen bukti pengiriman barang dan terhadap

pelaku tindak pidana pemalsuan faktur (invoice) dokumen bukti pengiriman barang juga

dapat diterapkan Pasal 35 dan ketentuan pidananya dapat diterapkan Pasal 51 ayat 1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal

ini didasarkan atas asas lex posterior derogat lex priori.

The development of increasingly advanced technology that caused so many technologies

that can facilitate human activity. Humans can overcome the difficulties posed by the

boundaries of distance, time and space technology. The development of information

technology has caused the world to be without limit and cause significant social changes

took place very quickly.Information technology is now a double-edged sword, because in

addition contribute to the welfare, progress and human civilization as well be an effective

means against the law. Internet is seen as a medium that provides information on lowcost

or economical, making it easier for everyone to perform transactions on the

Internet. In general e-commerce can be defined as a trading system that uses existing

electronic mechanisms in the Internet network. There are some things related in an

electronic transaction. One is to attach the invoice (invoice) document evidence of

shipping goods in a change to electronic documents. One of the requirements in the

attached invoice (invoice) document is proof of delivery as proof that the goods on sale

and purchase agreement has been sent to the buyer or as a means to disburse money

from the sale and also making the goods. Issue to be discussed is what the legal

consequences of criminal counterfeiting invoices (inovice) as shipments of electronic

documents on buying and selling sites on the Internet and what legal action can be given

to perpetrators of fraudulent invoices (invoices), shipping goods as electronic documents.

Research done in this paper analytical descriptive, normative juridical approach. Authots

analyzed the data produced by judicial qualitative, wich considering legislation in order

not to contradict each other, while maintanining the hierarchy of legislation and the

creation of legal certainty.

Based on research that has been made, Article 263 ayat 1 and 2 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana and Article 35 of Undang-Undang Number 11/2008 About the Information

and Electronic Transactions can be applied to criminal counterfeiting invoices document

proof of delivery of goods, which have been meeting the objective and subjective

elements, namely any intention to commit a criminal act and the consequences of these

criminal acts have caused harm to another party. Meanwhile, legal action can be made to

the criminal falsification of invoices document proof of delivery of goods, may be subject

to Article 263 of the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana about making false letters and

falsified letters. Counterfeiting offenses invoices, shipping documents and evidence

against the perpetrators of fraudulent invoices document proof of delivery of goods can

also be applied to its criminal provisions of Article 35 and Article 51 ayat 1 can be applied

for penal provisions in Undang-Undang Number 11/2008 About the Information and

Transactions electronics, this is based on the principle of lex posterior derogat lex priori.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-yudhaperma-22728. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2010
Uncontrolled Keywords: Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,Transaksi Elektronik,invoice
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 07:36
Last Modified: 05 Nov 2026 07:36
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/33937

Actions (login required)

View Item
View Item