Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2009

Perkembangan reformasi politik dan demokrasi yang terjadi di Indonesia telah mengubah sistem tatanan Negara selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang transparan dan bertanggungjawab, juga tuntutan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berimbang pada tingkat pusat maupun daerah.

Good governance dapat terwujud dengan melakukan reformasi di segala bidang termasuk reformasi kelembagaan dalam pembenahan kelengkapan infrastruktur pada pemerintah daerah. Setelah itu diperlukan reformasi lanjutan yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dalam bentuk reformasi sistem penganggaran.

Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berimbang pada tingkat pusat maupun daerah, pemerintah memberikan wewenang dan kekuasaan penuh kepada pimpinan daerah dalam mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang selanjutnya disebut dengan “Hak Otonomi Daerahâ€�. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu dasar yang komprehensif dan terpadu dalam meingkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Dasar tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang diwujudkan dalam birokrasi pemerintahan.

Birokrasi pemerintahan merupakan alat pemerintahan, maupun implementasi aparatur, aparatur juga menjadi alat utama bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Begitu pentingnya birokrasi maka dalam proses berjalannya semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan, prioritas dan plafon anggaran guna menghindari adanya salah sasaran dalam pengalokasian dana pada bidang lain yang bukan prioritas borokrasi. Lemahnya birokrasi akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas dalam jangka panjang, kondisi ini akan memperlemah peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan.

Dari hasil penelitian Iman T. Raharto pada Tahun 2008 menunjukkan bahwa BPS Provinsi Banten melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat kompleknya permasalahan kesejahteraan sosial serta tuntutan peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Subang mutlak harus dilaksanakan secara lebih terarah, terencana, terkoordinasi dan berkesinambungan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai hasil yang optimal dipandang perlu menyusun rencana kerja yang bersifat jangka panjang, menengah serta jangka pendek, dan rencana kerja ini merupakan salah satu upaya ke arah tersebut. Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Subang telah mencapai sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kinerja aparatur tersebut berjalan sesuai dengan bimbingan sosial yang dilakukan sebelumnya dan dikelola sesuai dengan tujuan kegiatan. Dengan demikian berdasarkan hasil evaluasi, pencapaian kinerja kegiatan akan berpengaruh terhadap sasaran dan tujuan yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Subang pada umumnya menunjukkan hasil baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa proses birokrasi sebagai faktor penting untuk mendapat perhatian masyarakat. Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang kinerja aparatur di Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam Penyusunan Laporan KKL yang berjudul “KINERJA APARATUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANGâ€�