Konfigurasi DMZ (Demilitary Zone) Di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Aryana, Kefin (2010) Konfigurasi DMZ (Demilitary Zone) Di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (45kB)
[thumbnail of LEMBAR PENGESAHAN.pdf] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (222kB)
[thumbnail of KATA PENGANTAR.pdf] Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (10kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (8kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (26kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (254kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (401kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (10kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (5kB)

Abstract

Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang

dengan pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan

terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat,

efisien serta akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebuah

model jaringan dengan akses baik lokal (intranet) maupun internet yang dapat

menunjang kegiatan pertukaran informasi yang berlangsung di LPSE (Layanan

Pengadaan Secara Elektronik), melalui pembangunan sebuah jaringan berbasis

Linux menggunakan DMZ (Demilitary Zone) untuk komputer server LPSE.

Jaringan di LPSE masih perlu diperbaharui terutama computer server agar

pengamanan maupun pengaksesan data informasi Apendo (Aplikasi Pengaman

Dokumen) dapat optimal. Bagian Bidding dan Training Room adalah salah satu

bagian di dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang memiliki

tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Apendo (Aplikasi Pengaman

Dokumen) di lingkungan LPSE. Yang dimaksud Apendo disini adalah aplikasi

LPSE yang merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP

(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan salah satu unsur

penting dalam e-procurement yaitu untuk menjamin keamanan dokumen

penawaran rekanan dalam pertukaran dokumen. Tanggung jawab pengelolaan

Apendo meliputi jaringan, distribusi, perawatan, perbaikan. Distribusi disini

berarti proses penyedian perangkat keras (hardware) dan perangkat

2

lunak(software) ke ruangan Bidding dan Training karena LPSE merupakan

pengadaan barang/ jasa secara elektronik dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi berbasis internet.

Pada akhir Agustus 2007, Provinsi Jawa Barat dipilih oleh Bappenas menjadi

salah satu satu dari 5 Pusat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Secara Elektronik berbasis internet (e-government procurement) Regional, di

samping Provinsi Sumatera Barat,. Jawa Timur, Kalimatan Tengah dan

Gorontalo.

Pada bulan Juli 2008, lelang pertama pengadaan tiga paket barang melalui fasilitas

Pusat Layanan Pengadaan Elektronik Jawa Barat (LPSE Jabar) berhasil

dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan ini memupus keraguan Pimpinan

Provinsi Jawa Barat terhadap kehandalan sistem dan akseptabilitas kalangan

penyedia barang dan jasa (vendor), yang kemudian menetapkan, minimal 75

persen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat

untuk APBD 2009 yang diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun atau sekitar 30

persen dari Anggaran Belanja Provinsi yang seluruhnya berjumlah Rp 8,3 triliun,

akan dilakukan melalui sistem LPSE Jabar.

Sampai dengan 31 Maret 2009, tercatat 253 paket pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang sudah dilaksanakan melalui sistem LPSE Jabar dengan nilai

transaksi berjumlah Rp 0,44 triliun.

Dari data-data tersebut di atas, Provinsi Jawa Barat secara faktual telah memasuki

era baru, yaitu era e-government atau layanan pemerintah secara elektronik yang

memfasilitasi tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui

peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan, serta

3

lebih membuka kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam

penentuan kebijakan dan proses pengambilan keputusan pemerintah.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kendala proses

komunikasi, jarak, waktu dan biaya dalam pengadaan barang dan jasa dapat

direduksi secara signifikan. Tatap muka dan kontak secara fisik dalam proses

pengadaan barang/ jasa antara panitia pengadaan dan penyedia (vendor), yang

sering menjadi penyebab terjadinya intransparansi dan peluang bagi terjadinya

korupsi, kolusi dan nespotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa

pemerintah, juga tidak diperlukan lagi. Hal itu disebabkan karena sejak dari

pendaftaran, penawaran, penyanggahan sampai dengan penentuan pemenang,

dilakukan secara online dengan hanya membuka alamat situs web lembaga

pemerintah yang dituju, maka sebuah konfigurasi jaringan sangatlah penting dan

harus diterapkan secepat mungkin. Salah satunya adalah penerapan DMZ

(Demilitary Zone). Dengan pengkonfigurasian DMZ pada jaringan linux akan

membantu dalam pengamanan sistem internal dalam sebuah jaringan dan juga

mengontrol semua akses jaringan dari luar jaringan.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-kefinaryan-21357. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Teknik / Teknik_Informatika / 2010
Uncontrolled Keywords: Konfigurasi, dmz, lpse
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Teknik Informatika
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:51
Last Modified: 05 Nov 2026 06:51
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/32287

Actions (login required)

View Item
View Item