Aryana, Kefin (2010) Konfigurasi DMZ (Demilitary Zone) Di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER.pdf
Download (45kB)
LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (222kB)
KATA PENGANTAR.pdf
Download (10kB)
DAFTAR ISI.pdf
Download (8kB)
BAB I.pdf
Download (26kB)
BAB II.pdf
Download (254kB)
BAB III.pdf
Download (401kB)
BAB IV.pdf
Download (10kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (5kB)
Abstract
Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang
dengan pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan
terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat,
efisien serta akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebuah
model jaringan dengan akses baik lokal (intranet) maupun internet yang dapat
menunjang kegiatan pertukaran informasi yang berlangsung di LPSE (Layanan
Pengadaan Secara Elektronik), melalui pembangunan sebuah jaringan berbasis
Linux menggunakan DMZ (Demilitary Zone) untuk komputer server LPSE.
Jaringan di LPSE masih perlu diperbaharui terutama computer server agar
pengamanan maupun pengaksesan data informasi Apendo (Aplikasi Pengaman
Dokumen) dapat optimal. Bagian Bidding dan Training Room adalah salah satu
bagian di dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang memiliki
tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Apendo (Aplikasi Pengaman
Dokumen) di lingkungan LPSE. Yang dimaksud Apendo disini adalah aplikasi
LPSE yang merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan salah satu unsur
penting dalam e-procurement yaitu untuk menjamin keamanan dokumen
penawaran rekanan dalam pertukaran dokumen. Tanggung jawab pengelolaan
Apendo meliputi jaringan, distribusi, perawatan, perbaikan. Distribusi disini
berarti proses penyedian perangkat keras (hardware) dan perangkat
2
lunak(software) ke ruangan Bidding dan Training karena LPSE merupakan
pengadaan barang/ jasa secara elektronik dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi berbasis internet.
Pada akhir Agustus 2007, Provinsi Jawa Barat dipilih oleh Bappenas menjadi
salah satu satu dari 5 Pusat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Secara Elektronik berbasis internet (e-government procurement) Regional, di
samping Provinsi Sumatera Barat,. Jawa Timur, Kalimatan Tengah dan
Gorontalo.
Pada bulan Juli 2008, lelang pertama pengadaan tiga paket barang melalui fasilitas
Pusat Layanan Pengadaan Elektronik Jawa Barat (LPSE Jabar) berhasil
dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan ini memupus keraguan Pimpinan
Provinsi Jawa Barat terhadap kehandalan sistem dan akseptabilitas kalangan
penyedia barang dan jasa (vendor), yang kemudian menetapkan, minimal 75
persen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat
untuk APBD 2009 yang diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun atau sekitar 30
persen dari Anggaran Belanja Provinsi yang seluruhnya berjumlah Rp 8,3 triliun,
akan dilakukan melalui sistem LPSE Jabar.
Sampai dengan 31 Maret 2009, tercatat 253 paket pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang sudah dilaksanakan melalui sistem LPSE Jabar dengan nilai
transaksi berjumlah Rp 0,44 triliun.
Dari data-data tersebut di atas, Provinsi Jawa Barat secara faktual telah memasuki
era baru, yaitu era e-government atau layanan pemerintah secara elektronik yang
memfasilitasi tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui
peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan, serta
3
lebih membuka kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam
penentuan kebijakan dan proses pengambilan keputusan pemerintah.
Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kendala proses
komunikasi, jarak, waktu dan biaya dalam pengadaan barang dan jasa dapat
direduksi secara signifikan. Tatap muka dan kontak secara fisik dalam proses
pengadaan barang/ jasa antara panitia pengadaan dan penyedia (vendor), yang
sering menjadi penyebab terjadinya intransparansi dan peluang bagi terjadinya
korupsi, kolusi dan nespotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah, juga tidak diperlukan lagi. Hal itu disebabkan karena sejak dari
pendaftaran, penawaran, penyanggahan sampai dengan penentuan pemenang,
dilakukan secara online dengan hanya membuka alamat situs web lembaga
pemerintah yang dituju, maka sebuah konfigurasi jaringan sangatlah penting dan
harus diterapkan secepat mungkin. Salah satunya adalah penerapan DMZ
(Demilitary Zone). Dengan pengkonfigurasian DMZ pada jaringan linux akan
membantu dalam pengamanan sistem internal dalam sebuah jaringan dan juga
mengontrol semua akses jaringan dari luar jaringan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-kefinaryan-21357. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Teknik / Teknik_Informatika / 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | Konfigurasi, dmz, lpse |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Teknik Informatika |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:51 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:51 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/32287 |
