Prosedur penerimaan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan pasal 21 pada kantor pelayanan pajak pratama bandung karees

Sutriani, Dessy (2009) Prosedur penerimaan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan pasal 21 pada kantor pelayanan pajak pratama bandung karees. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of BAB I.docx] Text
BAB I.docx

Download (24kB)
[thumbnail of BAB II.docx] Text
BAB II.docx

Download (35kB)
[thumbnail of BAB III.docx] Text
BAB III.docx

Download (38kB)
[thumbnail of BAB IV & Daftar Pustaka.docx] Text
BAB IV & Daftar Pustaka.docx

Download (17kB)
[thumbnail of DAFTAR RIWAYAT HIDUP.docx] Text
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.docx

Download (13kB)
[thumbnail of COVER.doc] Text
COVER.doc

Download (174kB)
[thumbnail of LEMBAR PENGESAHAN.doc] Text
LEMBAR PENGESAHAN.doc

Download (27kB)

Abstract

Pemerintah berwenang dalam mengatur kehidupan bernegara, menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab pada kehidupan rakyatnya. Peranan pemerintah sangat besar dalam menjalankan kehidupan masyarakatnya.

Salah satu fungsi negara adalah melindungi negara dan rakyatnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya tersebut pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal yang besar. Untuk memperoleh dana yang besar, pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan negara yang masuk dalam APBN adalah penerimaan pajak.

Disisi lain masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditujukan melalui keikutsertanya dalam pembiayaan negara. Maka pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana. Pajak yang dipungut berdasarkan asas keadilan, dimana hanya warga negara yang memiliki kemampuan yang dipungut pajak untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pajak pada mulanya dibayar secara natura, yaitu hasil pertanian, hasil hutan, hasil perkebunan serta tambang mulia seperti emas dan perak. Di Indonesia sendiri sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit dan Pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan maka sering kali mereka menerapkan secara berlebihan. Upeti perorangan ataupun kelompok yang diberikan kepada raja dianggap sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap kekuasaan raja. Sebagai imbalannya maka rakyat mendapatkan pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Kemudian Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) sebagai badan perdagangan menguasai wilayah Indonesia, memungut pajak usaha, pajak rumah, dan pajak kepala kepada setiap pedagang. Pada masa penjajahan kolonial pemungutan pajak dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak dilaksanakan tidak memperhatikan keadilan, kemampuan dan hak asasi manusia tetapi menjadi beban penderitaan dan pengorbanan rakyat Indonesia.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia segala bentuk penindasan yang hanya untuk kesenangan penguasapun dihilangkan. Selanjutnya pemungutan pajak lebih menekankan kepada kemanusiaan. Negara juga mensyaratkan pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang yang telah disetujui oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat.

Suatu negara yang memiliki penerimaan pajak yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan nasional dari kekuatannya sendiri, dengan demikian perekonomian negara tersebut menjadi kokoh dan tidak perlu lagi tergantung dengan pinjaman negara maju lainnya ataupun lembaga pembiayaan internasional lainnya.

Salah satu penerimaan pajak yang memberikan masukan yang sangat besar bagi negara adalah pajak penghasilan pasal 21 sebagai sarana untuk mensukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang terus berkesinambungan. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honoraium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. PPh pasal 21 diperhitungkan dalam formulir 1721.

PPh pasal 21 ada yang bersifat final dan ada pula yang tidak bersifat final. Artinya, bagi wajib pajak orang pribadi selaku pegawai, pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja (yang tidak bersifat final) tersebut akan diperhitungkan atau dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sedangkan PPh pasal 21 yang bersifat final, pajak yang telah di potong tidak dapat dikreditkan atau diikutsertakan dalam perhitungan pajak penghasilan yang terhutang pada akhir tahun tetapi harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh orang pribadi (lampiran formulir 1770, formulir 1770 S atau formulir 1770 SS).

Sekarang dengan adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu self assesment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap Ketetapan Umum Perpajakan (KUP) yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Proses pengolahan SPT secara benar dan lengkap merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak, baik meliputi penatausahaan yang meliputi penerimaan SPT, pencatatan/perekaman (recording) SPT, penggolongan SPT dan penyimpanan (filling) dokumen SPT maupun dalam pelayanan yang dilakukan di kantor Pelayanan Pajak.

Oleh karena itu wajib pajak harus melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya ke Kantor Pelayanan Pajak. Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus. Bagi wajib pajak merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan, sedangkan bagi fiskus sebagai sarana pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Perlu disadari bahwa raw material Direktorat Jendral Pajak adalah data. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu prosedur pengolahan data informasi perpajakan, salah satunya berupa Surat Pemberitahuan (SPT) secara memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas dan keamanan data perpajakan.

Oleh karena itu, bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis membahas mengenai “Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Kareesâ€�

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-dessysutri-21200. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009
Uncontrolled Keywords: surat pemberitahuan (SPT) tahunan
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:50
Last Modified: 05 Nov 2026 06:50
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/32153

Actions (login required)

View Item
View Item