Fajar, Fauzi (2009) Penanganan Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
cover dpn KP.doc
Download (41kB)
DAFTAR ISI (KP).doc
Download (27kB)
LEMBAR PENGESAHAN (KP).doc
Download (25kB)
BAB I (KP).doc
Download (59kB)
BAB II (KP).doc
Download (32kB)
BAB III (KP).doc
Download (67kB)
BAB IV (KP).doc
Download (38kB)
BAB V (KP).doc
Download (33kB)
DAFTAR PUSTAKA (KP).doc
Download (26kB)
Abstract
Perkembangan dunia dalam kemasan mitos globalisasi memacu pergerakan pendidikan memasuki persaingan yang sangat ketat. Kondisi demikian menuntut optimalisasi peran strategi yang diemban dunia pendidikan dalam membangun sumber daya manusia. Konsekuensinya perlu ekselerasi dan perpaduan yang koheren dari penggunaan metode serta media belajar yang sesuai dengan perkembangan yang terus berlangsung. Solusi terhadap berbagai tuntutan majemuk yang semakin berkembang harus didukung oleh sikap akomodatif lembaga pendidikan terhadap masyarakat dan pasar, yaitu terciptanya keterkaitan dan kesepadanan antara kemampuan teoritis yang diperoleh dibangku kuliah dengan kemampuan praktek sebagai tuntutan pragmatis.
Hal demikian dimaksudkan untuk mempersempit jurang serta memperkecil distorsi yang mungkin timbul dalam pengetahuan teori dengan aktualisasi praktek, sehingga menimbulkan kesan bahwa ketika mahasiswa lulusan perguruan tinggi dianggap tidak pernah memberikan solusi yang memadai terhadap persoalan kesenjangan yang terjadi dalam dunia pasar kerja.
Kerja praktek adalah bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan perpaduan yang harmonis antara pengetahuan teoritis dengan pemahaman praktis, antara belajar dibangku kuliah dengan di dunia kerja. Kegiatan ini sekaligus melibatkan berbgai media/sarana yang terdapat dalam masyarakat, yaitu pendidikan tinggi sebagai pusat dari aktivitas pembelajaran mahasiswa dengan bantuan perusahaan, instansi, kantor-kantor pengacara, notariat serta berbagai struktur kelembagaan lainnya dimana mahasiswa langsung terlibat langsung didalamnya yang hasilnya diharapkan terjadi hubungan signifikan antara kebutuhan dunia kerja dengan lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan.
Kerja praktek di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung merupakan kegiatan yang temasuk mata kuliah wajib oleh seluruh mahasiswa, sebagai kurikulum yang berlaku secara nasional Program sarjana Ilmu Hukum, sekaligus aktualitas serius dan keseimbangan serta tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat selama ini, yaitu membangun pendidikan tinggi yang kritis dan reformis.
Hasil pelaksanaan kerja praktek, diharapkan mahasiswa memperoleh pengetahuan dan memperdalam wawasan secara luas mengenai hal-hal yang dikerjakan pada bagian hukum dan mendapatkan pengalaman dari cara kerja staf hukum. Selain itu, dalam menjalankan tugas-tugas, seorang staf hukum dapat menyelesaikan kendala-kendala atau masalah-masalah yang ada dan muncul, baik secara internal maupun secara eksternal. Hal tersebut sangat penting untuk mengasah profesonalisme kerja yang menekan pada aspek intelektualitas.
Pada pertimbangan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tercantum antara lain bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecuali. Dengan demikian maka dituntut adanya peraturan penegak hukum yang memiliki kemampuan professional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.
Proses penyidikan tersebut berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP dikemukakan bahwa: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penuntutan berdasarkan pasal 1 angka 7 KUHAP dikemukakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Namun pada dasarnya teori penyidikan dan penuntutan yang didapat di bangku kuliah sering kali berbeda dengan prakteknya dilapangan. Hal ini dapat dilihat dalam proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis memilih judul mengenai Penanganan Perkara Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-fauzifajar-21172. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Hukum / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Penanganan Perkara Korupsi |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Perencanaan Wilayah dan Kota (06) (1) |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:50 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:50 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/32126 |
