Ilyas, Windy (2009) Tugas Dan Peranan Bank Indonesia Sebagai Independence Bank With Single Objective Dalam Pencegahan Kejahatan Penipuan Transaksi Internet Di Bidang Perbankan Terkait Dengan Data Korespondensi NCB Interpool Indonesia Kasus Cyber Crime Tahun 2007 Dan 2008. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Cover Depan.doc
Download (39kB)
DAFTAR ISI.doc
Download (33kB)
LEMBAR PENGESAHAN.doc
Download (21kB)
BAB I.doc
Download (140kB)
BAB II.doc
Download (43kB)
BAB III.doc
Download (65kB)
BAB IV.doc
Download (69kB)
BAB V.doc
Download (30kB)
Daftar Pustaka.doc
Download (31kB)
Abstract
Upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk meminimalisir terjadinya kejahatan internet fraud di perbankan adalah dengan dikeluarkannya serangkaian peraturan perundang-undangan, dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE), yang mewajibkan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas internet banking, menerapkan prinsip mengenal nasabah/Know Your Customer Principles (KYC), mengamankan sistem teknologi informasinya dalam rangka kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunan Data Pribadi Nasabah.
Dalam rangka memberikan payung hukum yang lebih kuat pada transaksi yang dilakukan melalui media internet yang lebih dikenal dengan CyberLaw maka perlu segera dibuat Undang-Undang untuk memperkuat posisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena nyatanya Undang-Undang ITE tersebut belum cukup memadai untuk tindak tindak pidana Perbankan dalam Internet tersebut dan Undang-Undang mengenai Transfer Dana (UU Transfer Dana). Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam upaya mencegah dan memberantas Cybercrime termasuk mencegah kejahatan internet fraud.
Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan transaksi perbankan melalui Internet dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan transaksi perbankan melalui Internet yaitu terdiri dari tingginya biaya operasional, keberadaan tempat kejadian perkara serta barang bukti yang tidak hanya berada di satu tempat, hingga kerjasama dengan pihak Kepolisian Internasional mengakibatkan proses penyelidikan memakan waktu yang lama.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-windyilyas-21164. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Hukum / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Tugas Dan Peranan Bank Indonesia |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Perencanaan Wilayah dan Kota (06) (1) |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:50 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:50 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/32118 |
