Prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP) di badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMPPT) kota bandung

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mewujudkan manajemen pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima adalah pelayanan dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat. Pelayanan publik yang prima harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan, baik dalam pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Hal utama diantaranya dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima adalah transparansi pelayanan. Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik salah satu diantaranya adalah meliputi prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

Sejalan dengan konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini akan memberikan keleluasaan sekaligus tantangan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam mengembangkan potensi dan mengatasi masalah-masalah yang muncul di daerahnya masing-masing. Dalam rangka mengembangkan potensi dan mengatasi tantangan yang ada di daerah tersebut, maka harus didukung oleh kemampuan pemerintah daerah, yaitu kemampuan dalam mewujudkan manajemen pelayanan publik yang prima, diantaranya dalam hal pelayanan perizinan.

Kota Bandung merupakan pusat perkembangan industri, properti, perdagangan, pariwisata, dan sebagai kota jasa yang bermartabat, memberikan peluang bagi para investor untuk berinvestasi di kota Bandung. Potensi dan peluang investasi yang dimiliki oleh Kota Bandung tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Bandung untuk dapat mengembangkannya. Oleh karena itu diperlukan .upaya-upaya tertentu yang harus dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan perkembangan potensi dan peluang investasi tersebut.

Upaya Pemerintah kota Bandung dalam mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya ialah dengan membentuk satu lembaga teknis yang mengemban tugas dan fungsi dalam memberikan layanan yang lebih responsif, bertanggungjawab, akuntabel, transparan dan memiliki kepastian hukum. Pembentukan lembaga birokrasi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan/kebijakan di bidang investasi dan pelayanan perizinan serta sebagai upaya dalam mewujudkan Bandung Kota Jasa Yang Bermartabat. Lembaga birokrasi tersebut bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT). BPMPPT menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan pola terpadu satu pintu (PPTSP), sehingga masyarakat maupun para investor dapat mengajukan berbagai jenis pelayanan perizinan yang diberikan dalam satu tempat.

Penanaman investasi sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu negara. Modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Begitu pun bagi daerah Kabupaten dan Kota yang sekarang ini berjalan dalam konsep otonomi daerah. Akan tetapi masyarakat kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, yang dirasakan berbelit-belit, tidak transparan, tidak ada kejelasan dan kepastian waktu dalam proses dan penyelesaiannya. Oleh karena itu banyak pemerintah daerah yang berusaha dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola pelayanan perizinan dan investasi. Pemerintah daerah Kota Bandung sendiri berinsiatif dengan membentuk unit pelayanan terpadu, yaitu BPMPPT. Namun terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para investor. Secara umum kendala tersebut dapat diinventarisir antara lain salah satunya ialah karena pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan tidak transparan. Semerawutnya penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan ini, salah satunya disebabkan karena prosedur pelayanan yang tidak jelas dan membingungkan.

Permasalahan transparansi (keterbukaan) menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kurangnya transparansi dalam pelayanan publik, diantaranya menyebabkan prosedur pelayanan yang tidak jelas dan membingungkan. Prosedur pelayanan yang tidak jelas dan membingungkan menyebabkan munculnya masalah ketidakpercayaan masyarakat dan para investor. Permasalahan seperti ini tentu harus dapat diatasi oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Bandung, harus mampu mengatasi permasalahan tersebut dan memberikan kepercayaan masyarakat maupun para investor dalam rangka mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya.

Pemerintah Kota Bandung harus mampu membangun citra pelayanan yang lebih baik. Citra pelayanan pemerintah Kota Bandung harus dibangun berdasarkan komitment yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dalam konteks Penyelenggaraan PPTSP di BPMPPT Kota Bandung, citra penting yang mendasari adalah penyederhanaan sistem, transparansi, pemberantasan korupsi dan penerapan pelayanan prima memenuhi sepenuhnya harapan masyarakat akan kemudahan perizinan. BPMPPT harus memiliki prosedur pelayanan perizinan yang mampu mencerminkan citra penting dalam konteks penyelenggaraan PPTSP tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik dan berinisiatif dengan mengambil judul, Prosedur Pelayanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota.