Implementasi kebijakan sekretariat daerah dalam penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan di pemerintahan kabupaten kuningan

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari membaiknya suatu kinerja pemerintah dalam melakukan tugasnya. Keterkaitan antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pemerintah diharapkan dapat menjalin hubungan dengan baik, sehingga terbentuklah sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Standar pelayanan merupakan ukuran yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus ditaati oleh pemerintah sebagai pihak pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai pihak penerima pelayanan. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebagai prioritas (sasaran) utama yang harus dilayani.

Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan, dan pelatihan. Disamping itu ada penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan. Bagian tersebut merupakan subsistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian, kepegawaian daerah merupakan suatu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Sistem kepegawaian secara nasional, memiliki posisi yang sangat penting. Karena dapat menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan. Kewenangan tersebut di bidang kepegawaian, dan akan diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dilakukan melalui kualifikasi umum. Dimana akan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pengisian jabatan tertentu memerlukan kualifikasi khusus, seperti tenaga ahli di bidang tertentu, pengalaman kerja tertentu dan prestasi kerja di kabupaten atau kota. Sehingga pembina kepegawaian tingkat Provinsi dan atau pemerintah dapat memberikan fasilitas tersebut.

Penempatan pegawai karena suatu prestasi. Prestasi disini adalah dalam mengerjakan suatu pekerjaan, seseorang memiliki kinerja yang baik. Kinerja tersebut dapat di lihat dan di nilai oleh Kepala Bagian masing-masing. Sehingga setelah di proses dan memiliki kualifikasi yang bagus akan menempati jabatan yang telah ditentukan. Penempatan pegawai bukan di lihat dari berapa lama seseorang bekerja, karena walaupun sudah bertahun-tahun kerja tetapi tidak memiliki kinerja yang baik, maka tidak mungkin diberikan suatu jabatan.

Penetapan formasi jabatan pegawai negeri sipil, daerah provinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggarannya dilaksanakan oleh Menteri pemberdayaan aparatur negara atas usul Gubernur. Namun, dalam pengembangan karirnya, pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antardaerah, dan kompetensi.

Pemerataan tenaga-tenaga pegawai tertentu, dilakukan dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi jabatan. Dimana untuk lebih mempermudah apabila terjadi mutasi pegawai antardaerah dari daerah ke pusat, dan atau sebaliknya serta untuk menjamin kepastian penghasilan yang berhak diterima oleh setiap pegawai.

Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah disediakan dengan menggunakan Dana Alokasi Dasar yang ditetapkan secara nasional, merupakan bagian dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang dinyatakan secara tegas. Namun, penghitungan dan penyesuaian besar alokasi dasar dalam DAU diakibatkan oleh pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

Pemberhentian pegawai negeri sipil daerah pada prinsipnya menjadi kewenangan Presiden. Namun mengingat bahwa jumlah pegawai sangat besar, maka agar tercipta efisiensi dan efektivitas sebagian kewenangan diserahkan kepada Pembina kepegawaian daerah.

Percepatan peningkatan kinerja pegawai di suatu pemerintahan, tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik. Sehingga masyarakat dapat melihat adanya ketidakseimbangan dalam standar kualitas pemberian pelayanan. Hal ini, secara tidak langsung tuntunan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerja. Semakin tinggi, kinerja akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan rakyat. Maka segera mungkin mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-jalur lainnya.

Pengelolaan pegawai secara professional dimulai sejak perekrutan pegawai, penyelesaian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran, dan pengembangan kariernya serta proses pemberhentian. Instansi atau lembaga, mempunyai banyak pegawai yang secara potensi berkemampuan tinggi tetapi tidak mampu berprestasi dalam kerja.

Kondisi psikologis dari jabatan yang dimungkinkan tidak cocok. Selain itu, lingkungan tempat kerja yang tidak membawa rasa aman. Oleh karena itu, faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan oleh pemimpin atau kepala dalam suatu instansi atau lembaga.

Permasalahan lain dalam susunan organisasi pemerintah yang masih belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan. Pembagian tugas antar instansi atau unit yang kurang jelas, menyebabkan munculnya aparatur yang kurang professional. Prosedur standar yang belum tersedia secara baku serta sistem pengawasan pun belum efektif. Hal ini merupakan bukti, bahwa suatu organisasi maupun para aparatur belum bisa mengatur para aparatur secara maksimal serta mengarahkan para pegawai menjadi pegawai yang professional di bidangnya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia khususnya di pemerintahan, informasi telah terbukti penting dalam pengambilan suatu keputusan dan proses pengembangan sumber daya aparatur yang professional. Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam proses manajemen. Dengan adanya informasi dalam sebuah organisasi pemerintahan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan mudah diselesaikan melalui interaksi antar pegawai. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu keputusan dalam bertindak.

Berdasarkan kendala di atas, maka untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian dan sumber daya aparatur suatu instansi atau lembaga diperlukan penempatan pegawai yang professional dibidangnya, yang sesuai dengan keahliannya. Pegawai yang professional di bidang inilah yang menempatkan pegawai sesuai dengan prosedur, sehingga terbentuk iklim atau suasana kerja yang harmonis. Pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas yang dilimpahkan kepadanya, merasa nyaman dan cocok dengan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul usulan penelitian ini “Implementasi Kebijakan Sekretariat Daerah Dalam Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan Di Pemerintah Kabupaten Kuninganâ€�.