Penerapan E-government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi berita di pemerintahan kabupaten bandung barat 2009

Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah merubah mekanisme pemerintahan baik nasional maupun dunia. Perubahan mekanisme ini terlihat melalui penerapan teknologi informasi (TI) untuk urusan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memfokuskan diri pada teknologi, khususnya pengembangan Electronik Government (e-Government) yang dapat memberikan pelayanan kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Konsep e-Government adalah penggunaan TI melalui internet yang bertujuan untuk memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan. Pemerintah dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat apabila ditunjang dengan penggunaan TI untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government adalah peraturan yang menangani masalah strategi pengembangan e-Government di lingkungan pemerintahan Indonesia. Inpres tersebut menjadi landasan hukum bagi instansi pemerintahan dalam menerapkan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan e-Government.

Inpres di atas berisi tentang aturan segala hal yang berhubungan dengan kebijakan dan strategi pengembangan penerapan e-Government di Indonesia. Tujuannya adalah mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah serta dapat mengadopsi kemajuan TI secara cepat sehingga menjamin keamanan transaksi informasi, pelayanan publik dan pengembangan jaringan intra pemerintah.

Electronic Government atau e-Government seringkali disamakan dengan publikasi website oleh pemerintah. Tidak sedikit pemerintah daerah kini mulai menghadirkan diri secara online dengan harapan bisa berpartisipasi da;am ekonomi global atau sekedar menunjukan diri bahwa informasi tentang daerah bisa diakses dari seluruh dunia. Definisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan mengembang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan oleh e-Government.

Pendefinisian E-Government secara lengkap dan mendetail supaya manfaat E-Government benar-benar dapat dinikmati oleh semua pihak yaitu penggunaan Information and communication technology (ICT) merupakan suatu upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, memudahkan pelayanan pemerintahan, memberikan akses publik untuk mengetahui informasi dan membuat pemerintah lebih berguna bagi masyarakat. Masyarakat merupakan obyek penting yang pada akhirnya akan merasakan manfaat e-Government, sehingga yang menilai berhasil atau tidaknya sebuah implementasi e-governmet adalah masyarakat.

Tahapan perkembangan implementasi e-Government di Indonesia dibagi menjadi empat (4) tahapan yaitu : Web Presence (publish website daerah internet), interaction (Website daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah), transaction (website daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan public dari pemerintah), dan transformation (website daerah usdah bertrasnformasi menjadi portal yang memiliki pelayanan G2G, G2B,G2C yang terintegrasi).

Secara umum implementasi e-Government di Indonesia saat ini dapat dikatakan berada pada tahap interaction, dimana pada tahap ini mulai terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyrakat yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi semacam internet dan fasilitas multimedia.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan lembaga teknis daerah yang berupaya menerapkan konsep e-Government melalui website www.bandungbaratkab.go.id. Suatu penerapan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya komputer dan internet.

Tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-Government adalah untuk memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai intitusi publik dan system antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, selain itu e-Government bertujuan mendukung good governance dan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan teknologi yang mempermudah massyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Selain hal tersebut, dengan dibukannya akses informasi tersebut dapat memperluas partisipasi publik, dimana masyrakat dimungkinkan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Peneliti sesuai dengan latar belakang masalah tersebut mengambil penelitian mengenai penerapan e-government dengan judul : “Penerapan E-Government Melalui www.bandungbaratkab.go.id Dalam Memberikan Informasi Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009â€�