Prosedur administrasi penyelesaian dana santunan di Pt.jasa taharja (persero) jawa barat

Guna menjamin kesejahteraan masyarakat terutama untuk meringankan beban hidup masyarakat akibat korban kecelakaan lalu lintas, maka pemerintah mendirikan perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas. Sebagai wujud dari niat tersebut adalah dengan mendirikan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja (PN AKJR) pada 1 Januari 1965 berdasarkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1965. Ada pun tugas Jasa Raharja adalah melaksanakan UU No. 33 tahun 1964 untuk menyantuni korban kecelakaan penumpang darat, laut, dan udara dan UU No. 34 tahun 1964 untuk menyantuni korban kecelakaan lalu lintas akibat tabrak dua kendaraan atau lebih, dan tertabrak kereta api.

Mengemban amanah pemerintah sebagai pelaksana UU No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964 yang harus menjamin kepastaian dalam pemerataan perlindungan para pengguna kendaraan, baik penumpang umum maupun pribadi, tentunya perkara ringan. Semakin melonjaknya jumlah pengguna moda transportasi baik darat, laut, maupun udara di satu sisi memang merupakan peluang karena akan secara otomatis meningkatkan jumlah premi yang masuk.

Namun bertambahnya jumlah maupun frekuensi lalu lintas itu juga menambah resiko terjadinya kecelakaan. Logika seperti itu memang cukup masuk akal. Ini terlihat dari perkembangan jumlah santunan yang harus dibayar perusahaan sejak 2002 sampai 2005 selalu menunjukan kenaikan yang cukup signifikan. Untunglah kecenderungan itu tidak berlanjut pada 2006 karena klain yang dibayarkan perusahaan pada tahun itu, justru sedikit menurun.

Tahun 1978, Jasa Raharja mendapat tugas menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Hanya saja, penugasan ini berakhir pada 1994 sejalan dengan diterbitkannya UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang antara lain menghapus bahwa perusahaan asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilalang menjalankan asuransi lain. Atas amanat UU tersebut, maka terhitung 1 Januari 19994, Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib menjalankan program asuransi sosial.

Jasa Raharja sebenarnya merupakan hasil peleburan dari Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Bhakti yang merupakan gabungan dari tiga perusahaan Belanda yakni Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, dan Fa. Sluiiter & Co. Kedua PAKN Ika Dharma yang berasal dari NV Assurantie kantoor langeveldt-Schroder. Ketiga adalah PAKN Ika Mulya yang merupakan gabungan dari NV Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, dan NV Kantoor Asuransi �Kali Besar�. Keempat adalah PAKN Ika Sakti yang sebelumnya bernama PT Maskapai Asuransi Arahan Baru.

Keempat perusahaan tersebut kemudian dilebur menjadi PAKN Ika Karya yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya. Pada 1 Januari 1965 perusahaan tersebut diubah lagi menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja sampai sekarang.

PT Jasa Raharja (Persero) bergerak dalam bidang usaha penyelenggaraan program asuransi sosial yang menjalankan amanat Undang-undang No. 33 tahun 1964 jo. PP No.17 tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, UU No. 34 tahun 1964 jo. PP No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Menerima pertanggungan tidak langsung untuk ditahan sendiri oleh perseroan.

Pelayanan merupakan faktor kunci bagi sebuah perusahaan asuransi sosial seperti Jasa Raharja. Pelayanan khususnya atas klaim secara cepat adalah tolok ukur keberhasilan sebuah perusahaan asuransi sosial. Karena itulah Jasa Raharja berupaya semaksimal mungkin untuk membayar santunan kepada para ahli waris korban. Terbukti selama lima tahun terakhir perusahaan ini mampu memenuhi target waktu penyelesaian santunan dalam tujuh hari sejak kecelakaan terjadi dan satu hari setelah berkas lengkap diajukan

Untuk menangani korban luka, Jasa Raharja bekerjasama dengan rumah sakit dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ini dimaksudkan agar penangannan korban lebih terjamin dan juga untuk memudahkan proses penyelesaian administrasi santunan. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, jaringan pelayanan secara bertahap juga terus diperluas. Kini di seluruh tanah air, Jasa Raharja memiliki jaringan berupa satu kantor pusat, 27 kantor cabang, 60 kantor perwakilan, serta 423 kantor samsat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja, maka dalam kuliah kerja lapangan ini penulis tertarik untuk menyusun laporan dengan judul “PROSEDUR ADMINISTRASI PENYELESAIAN DANA SANTUNAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JAWA BARATâ€�.