Pelaksanaan sistem informasi manajemen terpadu di biro perencanaan kantor kementerian negara riset dan teknologi

Era globalisasi memberikan bukti dengan kemajuan di negara Indonesia, terutama di bidang teknologi informasi yang terjadi sedemikian pesatnya. Teknologi informasi merupakan suatu acuan bagi negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi menjadikan data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat disebarkan kepada masyarakat umum. Perkembangan globalisasi mengenai teknologi informasi membawa seluruh Instansi, Lembaga, Badan, Dinas serta Kantor Pemerintahan menuju perubahan-perubahan terhadap sikap mengenai cara memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 07/M/PER/VII/2006, Biro Perencanaan sebagai bagian integral dari Sekretariat Menteri Negara Riset dan Teknologi dituntut adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini juga merupakan prasyarat dan tuntutan bagi setiap pemerintahan untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan upaya penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan bertanggungjawab. Hal tersebut merupakan pewujudan dari Landasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan selain untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan juga berkewajiban melaporkan kinerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) yang dimaksudkan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas dan dalam rangka berupaya untuk meningkatkan pelayanan data kinerja yang prima guna kepentingan manajemen dalam mengambil keputusan, maka Biro Perencanaan membuat suatu jaringan informasi manajemen terpadu berbasis kinerja yang disebut Sistem Informasi Manajemen Terpadu (SIMDU). Sistem Manajemen Terpadu (SIMDU) yang dikembangkan dan dikelola oleh Biro Perencanaan KNRT merupakan sistem informasi manajemen yang berbasis kinerja dari seluruh satuan kerja yang ada dilingkungan KNRT. Walaupun SIMDU ini dirancang untuk memudahkan dalam pengumpulan data guna kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan dan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja serta pelaporan lainnya yang berhubungan dengan kinerja KNRT, namun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan.

Berangkat dari latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah SIMDU itu sendiri masih perlu disempurnakan karena masih terdapat beberapa kendala yang dirasa kurang efektif dalam pemasukan dan pengambilan data, selain itu belum adanya sumber daya manusia yang secara khusus diperuntukkan menangani SIMDU ini, serta sumber daya yang ada belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh aparatur, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari sumber daya manusia yang ada.

Perubahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu bangsa ini sedang mengalami proses transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Jadi hal tersebut menjadi salah satu tugas KNRT disini untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi melalui penerapa SIMDU di Biro Perencanaan. KNRT sebagai Kantor pelaksana kebijakan SIMDU harus bisa bertindak dengan benar serta mengetahui bagaimana usaha-usaha yang harus dilakukan dalam penggunaan SIMDU..

Adapun tujuan akhirnya yang akan dicapai yaitu untuk meningkatkan pelayanan data kinerja yang prima guna kepentingan manajemen dalam mengambil keputusan, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul:

“PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERPADU (SIMDU) DI BIRO PERENCANAAN KANTOR KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIâ€�.