Proses pembuatan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bandung tahun 2009

Mewujudkan pemerintahan yang efekif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah bukan pekerjaan yang sederhana. Suksesnya pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dijalankan oleh komponen pemerintah saja, justru memerlukan dukungan yang besar dari komponen lain, yaitu swasta dan masyarakat yang berinteraksi dalam suatu sistem tata pemerintahan yang baik (good governance).

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Daerah memberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun daerah guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar yuridis penyelenggaraan pemerintah daerah, dan juga sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dasar yuridis tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Otonomi daerah berorentasi pada perwujudan kemandirian daerah, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk fungsi pelayanan publik.

Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pelayanan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, karena hal tersebut diperlukan oleh pemerintah sebagai data atau dokumen bagi masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, dasar hukumnya sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerahâ€�.