Analisis pelayanan publik dalam pembuatan izin mendirikan bangunan IMB di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP) kota cimahi

Pembenahan pelayanan birokrasi yang selama ini cenderung dicitrakan jelek terus menjadi masalah baik ditingkat publik maupun dilingkungan pemerintahan itu sendiri. Pada level publik misalnya muncul tuntutan yang sangat kuat agar pemerintah konsisten untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan prima kepada publik. Sedangkan ditingkat pemerintahan sendiri, harus diakui pula bahwa secara legal formal pembenahan pelayanan publik terus mendapat perhatian khusus. Sejumlah kebijakan diterbitkan agar penyelenggaraan pelayanan prima segera terealiasi. Keinginan tersebut setidaknya sejalan dengan apa yang mengenjala di ranah praktis, hampir seluruh pejabat publik, menjadikan isu pelayanan prima sebagai icon kepemimpinan. Apa yang terjadi tersebut kemudian mendapat dukungan teoritis. Bahwa terus menguatnya isu reformasi birokrasi, tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara teoritis pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak pada tiga perubahan yaitu; (1) political equlaity, adalah suatu kondisi di mana terbukanya ruang bagi publik untuk relatif mudah mendapatakan akses ke ruang-ruang birokrasi. Keterbukan tersebut pada akhirnya menciptakan checks and balances; (2) local accountability, berkaitan dengan transparansi dan mekanisme akuntabilitas terhadap apa yang telah dilakukan; dan (3) local responsibility, yakni adanya jaminan untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

Berkaitan dengan pelayanan jasa perizinan ini, pemerintah melakukan terobosan yang patut dapat pujian yaitu dikeluarkannya Permendagri nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Dalam Permendagri itu permerintahan kabupaten/ kota diwajibkan memiliki lembaga PPTSP. Tidak sebatas formalitas kelembagaan dalam artian institusi tapi juga lembaga dalam artian mekanisme dan nilai. Kebijakan nasional ini dapat dikategorikan sebagai loncatan kuantum dalam reformasi birokrasi khususnya dalam pelayanan jasa perizinan. Namun patut dicatat, baik berupa wacana maupun dalam penerapannya, konsep PPTSP sudah cukup lama berkembang dan diimplementasikan oleh Pemkab/Pemkot, bahkan jauh sebelum konsep PPTSP diluncurkan. Sekarang ini setidaknya tercatat 29 pemerintah kabupaten/kota yang sudah menerapkan penerbitan izin usaha melalui satu pintu. Beberapa PPTSP yang sering ditampilkan media antara lain: Kabupaten Jembrana (2000), Kababupaten Sragen (2002), Kota Yogyakarta (2005), dan Kababupaten Kebumen (2006). Daerah yang dinilai cepat merespon lahirnya PPTSP adalah Provinsi Jawa Barat. Terdaftar sedikitnya 4 Pemkab/Pemkot yang sudah mencoba menerapkan inisiatif PPTSP (diantaranya Kota Cimahi, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka & Kab. Purwakarta). Walau tergolong baru keempat daerah tersebut telah melakukan perubahan mendasar. Kota Cimahi contohnya, untuk mendukung kerja PPTSP, lembaga ini didukung dengan anggaran dan tidak dibebani dengan traget PAD.

Pada konteks ini, budaya organisasi di PPTSP masih mengikuti budaya organisasi dalam birokrasi yang selama ini masih menganut paradigma dilayani, dan berorientasi “asal bapak senangâ€� . Sedangkan budaya organisasi PPTSP seharusnya menganut paradigma melayani dan berorientasi kepuasan pengguna jasa. Kondisi tersebut setidaknya tergambar dari pengembangan PPTSP yang masih sebatas usaha pembentukan lembaga dan sangat minim memperhatikan terbentuknya dan tumbuhnya budaya baru. Berkaca dari pengembangan budaya organisasi yang biasanya dipakai oleh sebuah perusahaan, ada satu profil konfigurasi budaya yang cenderung terabaikan yaitu highly integrative cultur. Budaya highly integrative memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan karyawan, yang memfasilitasi internal integration, berorientasi kepada kepuasan konsumen, kepekaan sosial dan inovasi. Disamping tipe budaya ini memberikan kenyamanan bagi karyawannya sehingga perusahaan juga bisa mendapatkan komitmen yang tinggi dari karyawannya dibandingkan dengan budaya hirarcy. Pada konteks ini keberadaan PPTSP masih dipandang sebagai lahan yang tidak basah, tidak bisa mengembangkan karir dan tempat pembuangan staf yang tidak lagi produktif atau memiliki visi yang berbeda dengan pimpinan. Artinya, untuk keluar dari kondisi tersebut butuh ada perubahan pemahaman terhadap esensi kehadiran PPTSP.

Kecenderungan umum yang terjadi adalah sulitnya memulai usaha formal di Indonesia. Walaupun, semua pihak menyadari bahwa dunia usaha, khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi bangsa. Bahkan ketangguhan UKM sebagai unit usaha yang melekat langsung dalam urat nadi perekonomian rakyat setidaknya sudah terbukti semasa krisis ekonomi 1998. Permasalahan pengurusan izin usaha selama ini tidak dapat dilepaskan dari proses legalisasi ditingkat birokrasi. Prosedur yang berbelit-belit, banyak dan tumpang tindihnya persyaratan, ketidak jelasan biaya, dan rata-rata waktu penyelesaian perizinan yang lama (dalam artian tidak adanya kepastian waktu), ditambah tidak tersedianya informasi yang cukup memadai merupakan kondisi pengurusan perizinan usaha di negeri ini. Maka wajar jika banyak pengusaha menjadi enggan untuk mengurus izin usaha. Berdasarkan data Badan Pusat Stratistik hanya 20% pengusaha yang memiliki surat izin usaha. Selanjutnya hasil penelitian Bank Dunia menunjukan, bahwa untuk memulai usaha di Indonesia rata-rata dibutuhkan 151 hari, melewati 12 prosedur, dan membutuhkan biaya sekitar 130,7% pendapatan perkapita. Data tersebut menunjukkan bagaimana potret pelayanan birokrasi di Indonesia yang masih jauh dari bentuk pelayanan efektif dan prima.

Lebih menyederhanakan prosedur perizinan. Dilakukan dengan cara mendelegasikan izin tertentu kepada kecamatan atau penyederhanaan rekomendasi. Misalnya, mendelegasikan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam skala tertentu kepada kecamatan. Satu daerah berhasil memotong rantai perizinan yang telah sederhana. Di daerah ini, untuk pemutihan IMB tidak lagi dibutuhkan rekomendasi dari kecamatan. Namun, cukup dari RT dan RW. Begitu pula untuk IMB rumah berlantai dua, tidak dibutuhkan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil. Tetapi, cukup dengan jaminan konstruksi. Izin gangguan (HO) juga menjadi lebih sederhana. Sebelumnya, dibutuhkan waktu dua sampai tiga bulan untuk mengurus izin ini. Sekarang, bisa selesai dalam waktu delapan hari. Reformasi penyederhanaan perizinan ini diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan kepala

daerah setempat.

Berdasarkan uraian di atas maka punulis mengambil judul penelitian sebagai berikut: Analisis Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi.