Analisis pelayanan publik dalam pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 bandung tahun 2009

Di benuknya suatu pemerintahan, bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya pemerintah bukan untuk melayani diri sendiri melainkan melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan stiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk tuuan bersama.

Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah dituntut untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, sehat dan berwibawa. Maka dari itu pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pemerintah memiliki peran dan fungsi pelayanan dan pengaturan warga negara. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah melaksanakan aktivitas pelayanan, pembangunaan, koordinasi dan pengaturan di berbagai bidang. Layanan itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintahan yang langsung diberikan kepada rakyat.

Di Indonesia upaya perbaikan pelayanan sejak lama telah dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Di bidang pemerintahan layanan publik mempunyai peran yang sangat berpengaruh sekali untuk seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah semakin terasa dengan adanya kesadaran antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Apabila dilihat dari sisi pelayanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Telah memberikan perluasan kewenangan pada tingkat pemerintah daerah, yang dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatan birokratis yang seringkali mengakibatkan pemberian pelayanan memakan waktu yang lama dan biaya tinggi.

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah, merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Seiring dengan semangat otonomi daerah, hanya 5 perkara yang langsung ditangani oleh Pemrintah Pusat. Departemen Luar Negeri, Departemen Agama, TNI/Polri, Departemen Hukum dan Ham, serta Departemen Keuangan. Sehingga dapat kita lihat betapa kompleks urusan yang harus menjadi pelayanan kepada publik yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Mulai dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Kebersihan, Pekerjaan Umum, Tata Sarana Wilayah, dan sebagainya. Salah satu perkara yang ditangani dan menjadi pelayanan publik adalah pembuatan paspor, yang dilakukan di kantor imigrasi terkait yang merupakan anak dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ada berbagai strategi yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan dan memperbaharui kemampuan dan keahlian PNS dalam menghadapi permasalahan PNS. Pemberdayaan merupakan salah satu cara pengembangan PNS melalui employee involvement yaitu dengan memberi wewenang tanggung jawab yang cukup untuk mengambil keputusan.

Di bidang pemerintahan layanan publik mempunyai peran yang sangat berpengaruh sekali untuk seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah semakin terasa dengan adanya kesadaran antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Apabila dilihat dari sisi pelayanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Telah memberikan perluasan kewenangan pada tingkat pemerintah daerah, yang dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatan birokratis yang seringkali mengakibatkan pemberian pelayanan memakan waktu yang lama dan biaya tinggi.

Kehidupan masyarakat yang semakin komleks menuntut adanya suatu pelayanan yang sangat berkualitas yang mana dalam hal ini pemerintah sebagai provider atau penyedia yang harus lebih intensif di dalam memperhatikan pelayanan tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan publik diantaranya adalah : rendahnya kualitas produk layanan, rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan, ketiadaan akses bagi kelompok rentan, penyandang cacat dan komunitas adaptasi terpencil, ketiadaan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa dan terakhir, ketiadaan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan.

Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan adalah pendekatan dilihat dari aspek manusia. Salah satu faktor utamanya adalah motivasi setiap manusia dalam melakukan pekerjaan. Berajak dari pemikiran tersebut penelitian motivasi kerja aparat pemerintah sangat mempengaruhi kualitas dalam pelayanan publik.

Dalam era desentralisasi ini, pelayanan seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan umum. Paradigma pelayanan umum berkembang dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan. Berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan sering kali dilakukan oleh pemerintah di balik misi melayani serta menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan ketentraman masyarakat.

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam SK Menpan No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum, “Pelayanan masyarakat adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah di pusat, di daerah dalam membentuk barang dan jasa baik dalam bentuk pemenuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undanganâ€�. Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN), pelayanan itu harus mencantumkan tiga hal pokok yang harus dituliskan pada semua tempat pelayanan, yakni apa syarat-syaratnya, berapa biayanya, kapan selesainya. Tentu saja diketahui siapa yang melayani dan di mana tempat pelayanannya. Dalam penerapannya, maka pelaksanaan pelayanan publik senantiasa berazaskan kepada kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Pentingnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan program reformasi nasional tidak akan ada artinya apabila pelayanan publik itu ternyata masih buruk. Apalagi dalam rangka mewujudkan good governance dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penylenggaraan pemerintahan, maka pelayanan publik yang akuntabel menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda. rendahnya kualitas pelayanan publik adalah gambaran buruk kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Oleh sebab itu apapun program yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya bermuara pada semakin meningkatnya pelayanan lembaga pemerintah kepada publik yang menjadi warganya. Salah satu masalah tugas pemerintah yang belum terlaksana secara optimal selama sembilan tahun reformasi adalah belum sepenuhnya mampu memberikan layanan sesuai harapan masyarakat dan perkembangan dunia usaha (swasta).

Pelayanan publik yang dilakukan oleh salah satu instansi pemerintah adalah mengenai pelayanan pembuatan Paspor. Paspor itu sendiri adalah surat tandap apabila Warga Negara Indonesia (WNI) berkunjung keluar negeri ataupun sebaliknya Warga Negara Asing (WNA) berkunjung ke Indonesia. Paspor adalah dokumen negara, maka pemegangnya diminta untuk hati-hati dalam menyimpan dan menjaganya, agar tidak hilang/rusak dan jatuh ketangan yang tidak berhak .Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Lokasi pelayanan dalam pembuatan Paspor bias dilakukan di kantor Imigrasi. Dalam mengurus pembuatan paspor banyak sekali calo yang menjual jasanya untuk pengurusan pembuatan paspor, meskipun memerlukan biaya yang tidak murah ada juga publik yang tetap saja menggunakan calo dengan alasan mereka tidak mau melewati birokrasi yang begitu berbelit-belit.

Adapun persyaratan permohonan pembuatan Paspor RI yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap (perdim 11, yang dapat diperoleh di kantor imigrasi).

2. Melampirkan berkas asli dan foto kopi identitas diri, antara lain :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

b. Akte Kelahiran (KK) dan atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

c. Surat Kawin/Akte Nikah bagi yang telah menikah;

3. Paspor RI yang lama bagi pemohon penggantian paspor RI.

4. Surat ganti nama (jika direncanakan akan dilakukan perubahan atau pergantian nama)

5. Rekomendasi tertulis dari atasan atau pimpinan bagi mereka yang bekerja sebagai PNS, karyawan BUMN, TNI/Polri atau Karyawan Swasta.

6. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

Adapun persyaratan permohonan untuk anak dibawah umur ( dibawah 17 tahun),sebagai berikut :

1.Mengisi formulir permohonan paspor RI dengan benar dan lengkap (perdim 11, yang dapat diperoleh di kantor imigrasi);

2.Melampirkan berkas asli dan fotokopi identitas diri, antara lain;

a.Akte lahir.

b.KTP orang Tua.

c.Kartu Keluarga.

d.STTB/Ijazah, atau Akte Lahir Orang Tua.

e.Surat Kawin/Nikah Orang Tua.

f.Foto Kopi Paspor Orang Tua yang masih berlaku.

3.Paspor RI yang lama bagi pemohon penggantian paspor.

4.Melampirkan surat pernyataan tertulis materai Rp 6000 dari Orang Tua.

5.Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul laporan sebagai berikut “Analisis Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung Tahun 2009â€�