Laporan praktek kerja lapangan di departemen komunikasi dan informatika jakarta

Perkembangan lingkungan global telah mempengaruhi negara-negara di dunia dengan berbagai tantangan baru yang membawa implikasi terhadap perubahan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, sosial, budaya, hukum maupun pertahanan dan keamanan (hankam). Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), telah mendorong perluasan jaringan akses komunkasi dalam lingkup global sehingga komunikasi antar Negara dan lalu lintas informasi menjadi seolah-olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas Negara, tanpa batas jarak dan waktu.

Perkembangan dan kemajuan tersebut secara mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dan cara melakukan bisnis, penyelenggaraan industri, perdagangan, pemerintah dan juga pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu revolusi digital yang berkembang telah menjanjikan moderenisasi dalam pertukaran data, informasi dan pengetahuan, yang memberikan nuansa baru dalam masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based society)

Upaya peningkatan peranan dan perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi diberbagai Negara, tampak akan semakin meningkat sejalan dengan telah dirumuskannya frame work/program global dalam pertemuan dunia/KTT tentang masyarakat informasi (WSIS-World Summit on the Information Society) di Geneva bulan Desember 2003. Inti dari keputusan tersebut ialah suatu kesepakatan untuk mewujudkan masyarakat informasi dimana semua Negara berusaha agar seluruh perdesaan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga pemerintahan terhubung dalam satu jaringan sehingga interaksi dalam berbagai aspek di seluruh dunia dapat dilakukan secara nudah dan cepat melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kesepakatan WSIS 2003 tersebut ditindak lanjuti dengan pertemuan WSIS tahun 2005 di Tunise yang menekankan pelakanaan perluasan dan pemerataan Aksibilitas Masyarakat atas Informasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagi Indonesia target program lobal untuk mewujudkan masyarakat informasi ini merupakan tantangan dan peluang dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informasi. Selain itu diformulasikan perangkat hukum yang kondusif bagi akses dan pemerataan informasi, penyebaran informasi publik yang terbuka dan penguatan komunikasi serta pengkajian sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang profesional, selaras dengan tuntutan ke depan. Setelah pesiden dipilih melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat, melalui pembentukan “Kabinet Indonesia Bersatuâ€� telah dilakukan integrasi lembaga-lembaga yang menangani fungsi komunikasi dan informatika yang semula ditangani oleh lembaga yang terpisah yaitu Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, Kementrian Komunikasi dan Informasi, serta Lembaga Informasi Nasional manjadi satu Departemen Komunikasi dan Informatika melalui peraturan Presden Nomor 9, Nomor 10, dan Nomor 15 Tahun 2005.

Departemen Komunikasi dan Informatika, disingkat Depkominfo, sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999) dan "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), Adalah Departemen dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika. Depkominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 20 Oktober 2009 dijabat oleh Ir. Tifatul Sembiring.