Anggraeni, Rika (2009) Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah XXI Bandung Tengah. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
1. COVER.docx
Download (72kB)
2. LEMBAR PENGESAHAN.docx
Download (14kB)
3. KATA PENGANTAR.docx
Download (16kB)
4. DAFTAR ISI.docx
Download (22kB)
6. BAB I depan.docx
Download (14kB)
7. BAB I.docx
Download (21kB)
8. BAB II depan.docx
Download (14kB)
9. BAB II.docx
Download (22kB)
10. BAB III depan.docx
Download (15kB)
11. BAB III.docx
Download (30kB)
15. BAB IV depan.docx
Download (15kB)
16. BAB IV.docx
Download (17kB)
18. DAFTAR PUSTAKA.docx
Download (13kB)
19. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.docx
Download (16kB)
Abstract
Permasalahan bangsa Indonesia kian hari kian meluas diberbagai aspek kehidupan, baik aspek moril maupun materil. Hal ini disebabkan karena peningkatan kebutuhan hidup, seperti halnya transportasi yang akan mempermudah mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, transportasi dalam bentuk kendaraan beroda dua ataupun lebih.
Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat dalam melaksanakan pembangunan nasional, pembangunan nasional tersebut merupakan pembangunan dalam segala bidang, sehingga memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut maka pemerintah memerlukan penerimaan. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapainya yaitu dengan penerimaan melalui pemungutan pajak. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undangâ€�.
Kebutuhan akan kendaraan bermotor melonjak drastis sejalan dengan perkembangan perekonomian bangsa yang semakin maju, sehingga meningkatkan taraf hidup dan kemampuan daya beli masyarakat. Disamping itu, hal tersebut berdampak negatif pula bagi kehidupan, seperti halnya menimbulkan kepadatan, kemacetan dan polusi udara. Hal yang perlu diwaspadai pula bagi para pemilik kendaraan bermotor adalah rawannya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh
manusia itu sendiri dan akibat bencana alam. Keadaan yang perlu dihindari adalah adanya tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang marak beriring pula dengan banyak beredarnya kendaraan baik dalam perkotaan maupun dari luar kota. Oleh karena itu setiap kepemilkan atau penguasaan kendaraan bermotor wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang keberadaannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunaan serta dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri, melalui pungutan pajak diharapkan dapat mengatasi permasalahan keuangan negara terutama untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Sektor pajak ini sangat perlu diperhatikan dan penanganan yang tepat dalam penetapan peraturan dan kebijaksanaan dari pihak pemerintah dan pengawasan penuh dari masyarakat sebagai wajib pajak dan pengguna hasil pajak.
Pajak daerah yang dipungut atau dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat antara lain:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT / APER).
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD).
Penerimaan pajak yang merupakan sumber penghasilan daerah yang terbesar, berasal dari masyarakat. Akan tetapi dalam realisasi pemungutan pajak tersebut masih terdapat berbagai kendala, antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran dari pemilik kendaraan bermotor selaku wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat/Wajib Pajak (WP) terhadap prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini akan dibahas lebih jelas dan terinci berdasarkan jenis kendaraan dengan penetapan yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Instansi yang berwenang dalam menangani pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 53 tahun 2001 pada pasal 2 ayat 3, bahwa tugas pokok dari Dinas Pendapatan adalah: “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pendapatan dan melakukan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi yang dilmpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuanâ€�.
Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk menyusun laporan kerja praktek dengan judul “Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah XXI Bandung Tengahâ€�.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-rikaanggra-20961. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Penetapan Bea balik nama, kendaraan bermotor |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:48 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:48 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31942 |
