Soraya (2009) Prosedur Pengembalian Restitusi Pajak Penghasilan Pada KPP Jakarta Cilandak. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER.doc
Download (75kB)
LEMBAR PENGESAHAN.doc
Download (29kB)
KATA PENGANTAR.doc
Download (36kB)
DAFTAR ISI.doc
Download (33kB)
BAB I.doc
Download (75kB)
BAB II.doc
Download (107kB)
BAB III.doc
Download (77kB)
BAB IV.doc
Download (34kB)
Daftar Pustaka.rtf
Download (43kB)
Daftar Riwayat Hidup.rtf
Download (41kB)
Abstract
Pada saat ini perekonomian Indonesia semakin menurun, penyempurnaan manajemen fiskal merupakan salah satu kebijakan kunci makro ekonomi untuk mengembalikan kondisi perekonomian sehingga mampu keluar dari lingkungan krisis ekonomi. Aspek penting dalam manajemen fiskal yang menjadi perhatian adalah upaya untuk mendapatkan efektifitas perpajakan nasional, sehingga mencapai suatu optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak tanpa adanya kajian atas efektifitas pelaksanaan sistem perpajakan nasional tersebut, maka reformasi kebijakan perpajakan nasional yang terus dikembangkan oleh pemerintah tidak akan mencapai tujuan yang di inginkan.
Optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan sangat berkaitan dengan konsistensi pelayanan dari aparatur pajak dalam menerangkan dan menegakkan setiap peraturan perpajakn yang berlaku, guna memegang teguh azas keadilan bagi seluruh wajib pajak. Perpajakan Indonesia yang menganut sistem self assesment kewenangan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya sendiri ke kas negara atau aparatur negara (fiskus).
Perpajakan Indonesia yang menganut sistem self assesment, memberikan kewenangan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya sendiri ke kas negara, dan Salah satunya instansi yang memberikan pelayanan pemungutan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di bawah naungan Departemen keuangan. Keberadaan kantor Pajak akan dirasakan kebutuhannya oleh wajib pajak dalam hal pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) serta penyelsaian masalah perpajakan seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NPPKP) dan masalah penagihan. Dan dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan upaya meningkatkan penerimaan negara terutama dari luar sektor minyak dan gas bumi setiap wajib pajak harus menyetorkan pajak sesuai peraturan undang-undang.
Peraturan yang memuat mengenai Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.17 Tahun 2000 yang disebutkan bahwa, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama (1) tahun pajak. Dan terdiri atas 9 bab dan 35 pasal. yakni terdiri dari beberapa pasal sehubungan dengan kewajiban perpajakan ini seperti pasal 21, 22, 23, 24,25 dan 26.
Oleh karena Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang memperoleh penghasilan, maka Pajak Penghasilan di sebut juga “Pajak Subjektifâ€�. Dan karena Pajak Penghasilan dibebankan langsung kepada Subjek Pajak yang menerima penghasilan dan bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, maka Pajak Penghasilan disebut “Pajak Langsungâ€�. Di dalam perpajakan yang sering terjadi adalah Masalah Restitusi, yaitu permasalahan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Atas permohonan Wajib Pajak, namun apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak langsung, diperhitunghan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
Masalah Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan disertai pelaporan Surat Pelaporan Pajak (SSP). Wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib melaporkan bukti SSP tersebut dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa kepada KPP, yang selanjutnya oleh petugas KPP direkam dan diarsipkan. Kantor Pelayanan Pajak dibagi menjadi beberapa seksi yaitu diantaranya untuk pelayanan pemotongan pemungutan penghasilan, pelayanan penghasilan orang pribadi/badan, pelayanan pajak pertambahan nilai (PPN), seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) dan sebagainya.
Aktivitas perpajakan tentunya memerlukan pengawasan untuk pelaksanaan penghitungan, pembayaran dan pelaporan, karena dengan pengawasan untuk pelaksanaan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan, tersebut wajib pajak akan mengetahui apakah pajak terutang sudah sesuai dengan perhitungan. Pada saat pelaporan SSP dan SPT tahunan/masa diberi lembar pengawasan oleh petugas KPP.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan tentang “Prosedur Pengembalian Restitusi Pajak Penghasilan pada KPP Jakarta Cilandakâ€�
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-sorayanim2-20878. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengembalian restitusi, pajak penghasilan |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:48 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:48 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31932 |
