Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada dinas pendapatan sumedang

Desviana, Karna Yuda (2009) Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada dinas pendapatan sumedang. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of BAB I.doc] Text
BAB I.doc

Download (37kB)
[thumbnail of BAB II.doc] Text
BAB II.doc

Download (50kB)
[thumbnail of BAB III.doc] Text
BAB III.doc

Download (73kB)
[thumbnail of BAB IV.doc] Text
BAB IV.doc

Download (34kB)
[thumbnail of COVER.doc] Text
COVER.doc

Download (165kB)
[thumbnail of daftar pustaka.doc] Text
daftar pustaka.doc

Download (26kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan.doc] Text
Lembar Pengesahan.doc

Download (27kB)
[thumbnail of riwayat hidup.doc] Text
riwayat hidup.doc

Download (26kB)

Abstract

Pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh suatu Negara memegang peran yang cukup penting dalam pembangunan nasional sebab pemerintah diberi kekuasaan untuk menjalankan dan mengelola pembangunan agar menjadi lebih berkembang dan merata. Usaha pemerataan yang dilakukan pemerintah pusat antara lain dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik berat ekonomi daerah dibebankan pada daerah kabupaten/kota, maka diperlukan sumber-sumber pendapatan/penerimaan daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Hal ini berarti bahwa Pemda harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Penggalian sumber-sumber PAD pada pemerintah Sumedang dilaksanakan oleh DIPENDA . Salah satu sumber PAD yang potensial terdapat pada sektor pajak, karena pengenaan pajak mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membiayai rumah tangga Negara dapat diwujudkan secara nyata.

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 dan bersifat dapat dipaksakan. Meskipun demikan dalam kenyataanya masih

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 dan bersifat dapat dipaksakan. Meskipun demikian dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang lalai membayar pajak. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah apalagi dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Hal ini hanya dapat terwujud apabila masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai penerima dan pengelola pajak menyadari akan kewajiban dan tugasnya sebagai warga negara.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rumah tangga negara, sedangkan pengertian pajak daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 6 sebagai perubahan dari UU No.18 Tahun 1997 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Pemda Sumedang adalah pajak parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat sebagai suayu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Berdasarkan Pemda Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 05 Desember 2005 tentang pajak parkir, maka dalam upaya meningkatkan PAD peran pelaksana pengelola parkir dapat menjadi ujung tombak dalam upaya peningkatan target PAD Kabupaten Sumedang.

Atas dasar latar belakang tersebut pajak parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan kuliah kerja praktek dengan judul, “PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SUMEDANGâ€�.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-karnayudad-20864. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009
Uncontrolled Keywords: Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:47
Last Modified: 05 Nov 2026 06:47
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31919

Actions (login required)

View Item
View Item