Prosedur Penggajian Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat (KWDJBC)

Shafrita, Sherly (2009) Prosedur Penggajian Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat (KWDJBC). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of cover.docx] Text
cover.docx

Download (60kB)
[thumbnail of KATA PENGANTAR.docx] Text
KATA PENGANTAR.docx

Download (22kB)
[thumbnail of BAB I.docx] Text
BAB I.docx

Download (26kB)
[thumbnail of BAB II.docx] Text
BAB II.docx

Download (28kB)
[thumbnail of BAB III.docx] Text
BAB III.docx

Download (51kB)
[thumbnail of BAB IV.docx] Text
BAB IV.docx

Download (17kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.docx] Text
DAFTAR PUSTAKA.docx

Download (13kB)
[thumbnail of DAFTAR RIWAYAT HIDUP.docx] Text
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.docx

Download (11kB)

Abstract

Bagi Perusahaan, sistem gaji yang telah ada bukan semata-mata hanya untuk memenuhi Peraturan Pemerintah dalam kaitannya dengan Upah Minimum Regional (UMR), tetapi yang lebih penting lagi yaitu untuk menciptakan “ keseimbangan/ fairnesses antara apa yang diberikan Karyawan pada Perusahaan diimbangi oleh apa yang diberikan Perusahaan untuk Karyawannyaâ€�. Hal ini tampaknya sederhana, tetapi dalam prakteknya sangatlah sulit, terlebih lagi bila Perusahaan belum memiliki Sistem Gaji yang mengacu pada “ obyektivitas â€� beban kerja (work load) bagi para karyawannya. Apabila Perusahaan telah memiliki Sistem Gaji melalui pendekatan metode tertentu yang bersifat kwantitatif, akan sangat membantu bagi peyelenggaraan pemeliharaan SDM.

Namun pada kenyataannya banyak metode kwantitatif yang ditawarkan dan setelah diterapkan tetap menimbulkan masalah bagi Perusahaan. Hal ini biasanya timbul karena metode tersebut kurang sesuai dengan karakteristika lingkungan Perusahaan yang ada di Indonesia dimana faktor-faktor yang berkaitan dengan masa kerja dan pengakuan terhadap pengalaman kurang dipertimbangkan. Selain itu aspek perlindungan dan kesejahteraan seperti pemberian asuransi, program pensiun yang umumnya diberikan Perusahaan dan dikelola oleh Instansi lain, memiliki kaidah-kaidah yang telah diatur oleh Perundangan Ketenagakerjaan tetapi tidak selaras dengan sistem gaji yang dianut oleh Perusahaan.

Sebagai salah satu penerimaan yang sah akibat hubungan kerja, gaji adalah salah satunya, dimana setiap pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan berhak untuk mendapatkan gaji berdasarkan peraturan atau ketentuan penggajian yang berlaku di perusahaan. Mengingat setiap pekerja dalam organisasi mempunyai pengharapan atas sesuatu dari organisasi, sebagai penghargaan atas jerih payah pekerja selama bekerja.

Masalah pemberian gaji bukan hanya penting karena merupakan dorongan utama seseorang untuk menjadi karyawan, tetapi juga karena gaji yang diberikan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semangat dan kegairahan kerja para personil organisasi. Gaji merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai pendapatan bagi para pegawai sehingga diperlukan suatu sistem pengolahan data penggajian yang tepat.

Keterlambatan sering terjadi dalam memproses gaji/upah karyawan akibat penumpukan pemrosesan pembayaran gaji/upah yang masih dilakukan secara tradisional/manual, karena data harus dicatat atau diproses berulang kali dalam upaya menyusun laporan gaji/upah karyawan. Akibat dari banyaknya kompetitor dalam era globalisasi ini mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk mengatasi masalah penggajian kepada karyawannya untuk mencegah berkurangnya produktivitas perusahaan dalam melakukan penggajian penggajian.

Dalam suatu organisasi, pegawai senantiasa mengharapkan penghasilanyang lebih memadai. Sedangkan sistem penggajian pegawai negeri sipil saat ini masih dibawah gaji swasta berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas pegawai. Dengan situasi yang demikian menyebabkan timbulnya keinginan untuk mencari kompensasi lain di luar gaji. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2001 telah diatur masalah penggajian berdasarkan pangkat dan golongan. Sedangkan untuk penghasilan (kompensasi) yang lain seperti pemberian insentif diatur oleh masing-masing instansi tergantung dari manajemen keuangan yang telah ditetapkan.

Banyak berdirinya perusahaan baru menyebabkan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan-perusahaan sejenis. Untuk itu perusahaan berusaha untuk mempertahankan karyawannya yang berprestasi dan berkualitas dengan cara memberikan kenyamanan bekerja di perusahaan tersebut. Untuk menciptakan keadaan tersebut di atas, perusahaan dituntut untuk meningkatkan suasana kerja yang baik dengan cara antara lain memberikan gaji dan tunjangan yang adil dan layak.

Selama gaji belum dirasakan adil dan layak, maka gaji akan dianggap sebagai faktor yang dapat menurunkan kegairahan kerja dan menimbulkan keresahan. Sehingga perusahaan akan memperoleh kesulitan untuk mempertahankan pegawai maupun untuk memperoleh tenaga kerja yang baru sebagai penggantinya.

Dengan adanya Kerja Praktek yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merasa tertarik untuk mengadahkan penelitian sederhana terhadap pentingnya pemberian gaji kepada pegawai suatu perusahaan, berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “Prosedur Penggajian Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat (KWDJBC) “.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-sherlyshaf-20863. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009
Uncontrolled Keywords: Prosedur Penggajian, Bea cukai
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:47
Last Modified: 05 Nov 2026 06:47
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31918

Actions (login required)

View Item
View Item