Mawardi, Asep Imron (2009) Penyusunan renstra pembangunan daerah tahun 2008-2013 pada DPPKAD kab.tengerang. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Bab I.docx
Download (34kB)
Bab II.doc
Download (93kB)
Bab III.doc
Download (249kB)
Bab IV.doc
Download (37kB)
Cover.doc
Download (141kB)
Daftar pustaka.doc
Download (25kB)
Lembar Pengesahan.doc
Download (30kB)
Abstract
Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiaâ€�. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tangerang.
Setiap SKPD di Kabupaten Tangerang dalam menyusun rencana strategik harus ada benang merah dengan visi, misi kabupaten, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, oleh karena itu RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2008-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD Kabupaten Tangerang maupun RT/RW Kabupaten Tangerang, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD. Mengingat Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah Kabupaten Tangerang, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peratuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka penjabaran RPJMD Kabupaten Tangerang ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tangerang.
Sehubungan hal yang dimaksud, DPPKAD berkewajiban menyusun rencana strategik berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tangerang, serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari Presiden.
Sebagaimana didalam Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 6 ayat 2 poin c :
�Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)....diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan�.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-asepimronm-20862. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Penyusunan renstra,pembangunan daerah |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:47 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:47 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31917 |
