Kosasih, Titah Lestari (2010) Tinjauan Atas Verifikasi Internal Atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Kegiatan Pada Bappeda Provinsi Jawa Barat. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Daftar Isi.doc
Download (31kB)
Lembar Pengesahan.docx
Download (12kB)
Isi.doc
Download (141kB)
Daftar Pustaka.docx
Download (15kB)
Riwayat Hidup.docx
Download (16kB)
Abstract
Akuntansi sektor publik merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang di dalamnya mempelajari tentang akuntansi di sektor pemerintahan. Pada saat ini, praktek akuntansi di sektor pemerintahan mendapat perhatian besar. Hal ini disebabkan oleh praktek-praktek manajemen pemerintah yang masih memerlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan di berbagai bidang, salah satunya dalam sistem pengawasan dan pemeriksaan.
Dengan adanya sistem pengawasan dan pemeriksaan yang benar, maka semua kegiatan yang direncanakan hingga pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar. Kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya memerlukan anggaran untuk membiayainya. Di sektor pemerintahan dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan selama satu tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran ini berisi tentang kebijaksanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Penyusunan APBD yang bertujuan sebagai pedoman agar pengeluaran dan penerimaan daerah menjadi seimbang dan dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah.
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan dan berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dimana didalamnya memuat fungsi belanja standar pelayanan yang diharapkan dan perencanaan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
Kegiatan yang akan dilakukan tentu saja membutuhkan dana untuk membiayainya. Dalam hal ini dibutuhkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berisi permintaan pembayaran dari tiap bidang dalam suatu SKPD yang anggarannya telah ditetapkan dalam APBD.
Pengelolaan anggaran dan permintaan dana yang efektif dan efisien akan tercapai apabila dilakukan verifikasi atau pemeriksaan sesuai dengan aturan. Verifikasi internal bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi oleh tiap bidang, dan sebelum diperiksa oleh pihak luar, maka dilakukan pemeriksaan dulu dari dalam lingkungan suatu SKPD. Sub bagian keuangan Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) melakukan verifikasi terhadap kegiatan yang hanya berhubungan dengan keuangan seperti permintaan pembayaran uang kegiatan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing bidang yang bersumber dari dana APBD.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktek dengan judul “TINJAUAN ATAS VERIFIKASI INTERNAL ATAS SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) UANG KEGIATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARATâ€�.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-titahlesta-20855. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Verifikasi Internal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:47 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:47 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31909 |
