Tinjauan atas prosedur pengelolaan anggaran belanja pegawai di bapeda provinsi jawa barat

Aprilla, Rissa (2009) Tinjauan atas prosedur pengelolaan anggaran belanja pegawai di bapeda provinsi jawa barat. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of BAB I.doc] Text
BAB I.doc

Download (72kB)
[thumbnail of BAB II.doc] Text
BAB II.doc

Download (91kB)
[thumbnail of BAB III.doc] Text
BAB III.doc

Download (120kB)
[thumbnail of BAB IV.doc] Text
BAB IV.doc

Download (32kB)
[thumbnail of COVER DAN LEMBAR PENGESAHAN.doc] Text
COVER DAN LEMBAR PENGESAHAN.doc

Download (169kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.doc] Text
DAFTAR PUSTAKA.doc

Download (24kB)

Abstract

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam GBHN berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, maka pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan antara kepentingan sektoral dan kepentingan nasional harus terjamin keseimbangan dan keselarasannya, sehingga pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik di pusat maupun di daerah.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bappeda provinsi bertugas untuk membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I, serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Disamping itu BAPPEDA provinsi juga melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin tersendiri untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokoknya sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Kegiatan BAPPEDA provinsi adalah melaksanakan pengelolaan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan khususnya anggaran belanja pegawai. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.03 Tahun 2007 Tanggal 12 Febuari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, pada Lampiran I BAB III tentang Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan dijelaskan bahwa, pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja pegawai dilakukan oleh seorang bendaharawan gaji, yaitu pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas Badan/Satuan Kerja dengan mencantumkan namanya dalam DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah).

Oleh karena itu, maka pengelolaan anggaran belanja pegawai harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh seorang bendaharawan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meninjau pelaksanaan dari Tinjauan Atas Prosedur Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-rissaapril-20854. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009
Uncontrolled Keywords: Tinjauan prosesdur pengolahan, anggaran belanja
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:47
Last Modified: 05 Nov 2026 06:47
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31908

Actions (login required)

View Item
View Item