Emalia, Enny (2009) Tinjauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
cover Kp.doc
Download (86kB)
LMBR PENGSHN.doc
Download (37kB)
KATA PENGANTAR.doc
Download (28kB)
DAFTAR ISI.doc
Download (54kB)
BAB I jadi.doc
Download (44kB)
BAB II JADI.doc
Download (102kB)
BAB III jadi.doc
Download (76kB)
BAB IV jadi.doc
Download (24kB)
DAFTAR PUSTAKA.doc
Download (22kB)
Abstract
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.
Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.
PAD berperan besar terhadap proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena PAD digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. Masih lemahnya kemampuan PAD memacu Pemerintah Daerah untuk semakin giat menggali potensi daerah guna penerimaan PAD. Sehingga proses penyusunan merupakan proses yang sangat berpengaruh besar dalam penetapan target dari penerimaan PAD pada periode berikutnya, karena target tersebut merupakan tolok ukur dari kinerja Pemerintah Daerah dalam hal menggali potensi daerah dalam rangka peningkatan PAD.
Dalam pasal 157 Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:
1. PAD, yaitu:
a. Hasil Pajak Daerah.
b. Hasil Retribusi Daerah.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah.
d. Lain- lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Salah satu sumber PAD adalah Pajak Daerah berdasarkan Undang- undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah salah satu sumber pajaknya adalah Pajak Perhotelan. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui tentang pajak perhotelan yang hanya memiliki satu tarif 10% serta bagaimana prosedur pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan uraian ini, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul:
"Tinjauan atas Prosedur Pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi�.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-ennyemalia-20845. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Prosedur, Pemungutan Pajak Hotel, Dinas Pendaptan |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:47 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:47 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31899 |
