Tinjauan Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Sumedang

Arfan, Muhammad (2010) Tinjauan Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Sumedang. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of 1_cover.docx] Text
1_cover.docx

Download (62kB)
[thumbnail of 4_daftar isi.doc] Text
4_daftar isi.doc

Download (43kB)
[thumbnail of 2_lembar pengesahan.docx] Text
2_lembar pengesahan.docx

Download (14kB)
[thumbnail of 7_bab1.docx] Text
7_bab1.docx

Download (27kB)
[thumbnail of 8_bab2.docx] Text
8_bab2.docx

Download (51kB)
[thumbnail of 9_bab3.doc] Text
9_bab3.doc

Download (388kB)
[thumbnail of 10_bab4.docx] Text
10_bab4.docx

Download (20kB)
[thumbnail of 11_Daftarpustaka.docx] Text
11_Daftarpustaka.docx

Download (13kB)
[thumbnail of 12riwayat hidup.doc] Text
12riwayat hidup.doc

Download (34kB)

Abstract

Dapat kita lihat antusiasme masyarakat dalam ikut serta pembangunan negeri ini sangat besar, dalam hal ini peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Tidak bisa dupungkiri bahwa peran pajak dalam pembangunan negara tidaklah kecil, pajak menjadi sumber dana yang terbesar untuk pembangunan di negeri ini. Seperti sarana dan prasarana yang memfasilitasi masyarakat dari mulai jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi, tempat ibadah, kantor pemerintah, sampai pembelian alat-alat pertahanan untuk negeri ini juga bersumber dari pajak yang kita laporkan secara rutin. Kita tinggal di negara yang sumber pembiayaan APBNnya sebagian besar berasal dari pajak, oleh karena itu kita harus memenuhi kewajiban perpajakan secara rutin agar pembangunan di negara dapat terlaksana dengan baik. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak memang sudah tinggi tapi seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan keperluaan yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahahannya maka penerimaan disektor pajak harus lebih ditingkatkan kembali. Pemerintah tentunya memiliki cara agar penerimaan pajak dapat maningkat, yang ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Di Indonesia system perpajakan terdiri dari tiga unsur, yaitu Tax Polciy, Tax Law, dan Tax Administration. Jika semua unsur ini dijalankan dengan baik maka pengelolaan penerimaan dan pengeluaran diindonesia dapat berjalan dengan baik, karena ketiga unsur tersebut mempunyai keterkaitan yang kuat.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan, sistem perpajkan terdiri dari:

1) Official Assesment System

2) Semi Self Assesment System

3) Full Self Assesment System

4) With Holding System

(2006;25)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Officiasl Assesment System, adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.

2. Semi Self Assesment System, adalah wewenang pemngutan ada pada wajib ajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3. Full Assesment System, adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendirir pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

4. With Holding System, adalah wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakn secara efektif sejak 1984.

Sejak tahun 1983 pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan Self Assessment System, maksudnya pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dari mulai mendaftarkan NPWP, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Akan tetapi pemerintah haruslah menanamkan kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan pentingnya membayar pajak, transparansi alokasi dari penerimaan pajak, dan lain-lain.

Wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan kepada negara, tentunya dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, sehingga wajib pajak bisa yakin akan besarnya pajak yang akan dilaporkan. Tapi dalam praktiknya tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya namun ada juga yang tidak sengaja salah menghitung jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas kekurangan pajak yang harus dibayar. Menurut perhitungan KPP Pratama Sumedang pada tahun 2008 terdapat penanggung pajak sebesar 1.451 dengan total tunggakan Rp. 3.757.343.944. Wajib pajak yang masih memiliki utang pajak wajib melunasinya berikut dengan biaya penagihannya.

Sedangkan Penagihan Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, mendefinisikan bahwa :

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista.â€�

(2003:45)

Banyaknya tunggakan pajak dapat kita lihat dari surat tagihan pajak (STP) dan surak ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan oleh fiskus. STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan SKP lebih berfungsi sebagai instrument pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan diterbitkannya STP dan SKP diharapkan wajib pajak membayarkan utang pajaknya tepat pada waktu yang ditentukan.

Wajib pajak pada dasarnya memiliki kewajiban pajak kepada negara secara material dan secara formal. Secara formal, wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan begitu peraturan atau undang-undang pajak di keluarkan. Yang terlihat dalam pembayaran PPH pasal 25, SPT PPH Pasal 21, maupun SPT Masa PPN. Secara formal, wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah. Surat-surat tersebut merupakan saranan bagi DJP untuk melakukan penagihan.

Penagihan memiliki kekuatan hukum seperti yang dinyatakan pada Undang-Undang No. 17 tahun 1984 yang telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang penagihan pajak Negara dengan surat paksa dimaksudkan agar dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Kekuatan hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan penagihan, dan memberikan kesadaran pajak kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. penagihan di lakukan oleh seksi penagihan KPP Pratama tempat wajib pajak terdaftar. Seksi penagihan memiliki data wajib pajak yang masih memiliki utang pajak. Wajib pajak yang memiliki utang pajak akan dilakukan serangkaian tindakan agar melunasi utang pajaknya. Ketentuan dan prinsip-prinsip prosedur penagihan pajak di atur dalam Undang-Undang Perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Peran aktif dari petugas pajak sangatlah penting, agar penerimaan di sektor pajak dapat lebih optimal.

Maka untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak atas terutang pajak yang terjadi KPP Pratama Sumedang maka penulis mengambil judul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP PRATAMA Sumedangâ€�.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-muhammadar-20841. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Penagihan Pajak
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:47
Last Modified: 05 Nov 2026 06:47
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31896

Actions (login required)

View Item
View Item