Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Atas Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Pradana, Nasrul (2009) Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Atas Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of Cover.docx] Text
Cover.docx

Download (113kB)
[thumbnail of Daftar Isi.docx] Text
Daftar Isi.docx

Download (22kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka.docx] Text
Daftar Pustaka.docx

Download (15kB)
[thumbnail of Daftar Riwayat Hidup.docx] Text
Daftar Riwayat Hidup.docx

Download (13kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan.docx] Text
Lembar Pengesahan.docx

Download (18kB)
[thumbnail of Bab II.docx] Text
Bab II.docx

Download (35kB)
[thumbnail of Bab IV.docx] Text
Bab IV.docx

Download (15kB)

Abstract

Pemerintah memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara dan menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Sudah semestinya pemerintah bertanggungjawab terhadap kehidupan rakyatnya.

Salah satu fungsi pemerintah dalam suatu negara adalah menjaga kestabilan ekonomi negara dan rakyatnya. Karena tanpa campur tangan pemerintah kondisi perekonomian negara tentunya tidak akan seimbang. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya tersebut negara memerlukan dana atau modal yang sangat besar. Untuk memperoleh dana atau modal yang besar, pemerintah menyediakan pos penerimaan negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan negara yang masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak.

Sebaliknya masyarakat atau warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bisa ditunjukan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Maka pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kepada warga negaranya berfungsi sebagai salah satu sumber dana atau modal pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pajak yang dipungut berdasarkan asas keadilan, dimana hanya warga negara yang memiliki kemampuan tertentu yang dipungut pajak. Hal itu dilakukan semata-mata untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-nasrulprad-20746. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2009
Uncontrolled Keywords: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Divisions: Laporan Kerja Praktek > Akuntansi
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:46
Last Modified: 05 Nov 2026 06:46
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31816

Actions (login required)

View Item
View Item