Heriyanto, Muslim (2009) Tinjauan Hukum Mengenai Penyadapan Short Message Service Atau Pesan Singkat Pada Telepon Genggam Dihubungkan Dengan Undang-Undang 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER SKRIPSI.doc
Download (87kB)
DAFTAR ISI.doc
Download (33kB)
BAB II SKRIPSI.doc
Download (119kB)
BAB V SKRIPSI.doc
Download (29kB)
DAFTAR PUSTAKA.doc
Download (39kB)
Abstract
Teknologi informasi adalah pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem pembangunan dunia, perkembangan teknologi informasi awalnya hanya terbatas pada alat penghitung kemudian berevolusi dari waktu ke waktu dengan adanya penemuan dan penciptaan telepon sebagai sarana telekomunikasi pertama. Melalui teknologi ini, komunikasi yang murah dan berkemampuan tinggi dengan berbagai sistem dapat diwujudkan. Short Message Service (SMS) atau pesan singkat merupakan salah satu fitur yang pasti ada dalam setiap telepon genggam, akan tetapi teknologi tersebut dapat memicu terjadinya suatu tindak kejahatan, salah satunya adalah penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap telepon genggam milik wartawan dalam melaksanakan tugasnya mencari dan menyimpan informasi merupakan suatu pelanggaran, karena hak dan kewajibannya telah dijamin dan dilindungi oleh hukum. Kebebasan dalam mencari, menyimpan dan memperoleh informasi merupakan salah satu hak pers, Oleh karena itu timbul beberapa masalah, yakni bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur mengenai penyadapan Short Message Service (SMS) atau pesan singkat pada telepon genggam serta Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku penyadapan Short Message Service (SMS) atau pesan singkat pada telepon genggam.
Untuk mencapai tujuan di atas, maka Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepastian hukum.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap wartawan telah melanggar Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, akibat hukum yang timbul dari penyadapan informasi pada telepon genggam yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi yakni adanya suatu kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh wartawan. Tindakan hukum yang dilakukan wartawan terhadap pelaku penyadapan short message service (SMS) pada telepon genggam yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi yakni melakukan proses hukum secara pidana dan perdata, secara pidana didasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Secara perdata tuntutan didasarkan atas Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-muslimheri-18863. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Mengenai Penyadapan SMS, Pesan Singkat, Telepon Genggam |
| Divisions: | S1 Skripsi > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:38 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:38 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31748 |
