Suprapto, Deky Mojo (2009) Tinjauan Hukum Terhadap Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang Lewat Waktu Dihubungkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
CAPER.doc
Download (65kB)
DAFTAR ISI.doc
Download (35kB)
BAB II.doc
Download (95kB)
BAB V.doc
Download (34kB)
DAFTAR PUSTAKA.doc
Download (30kB)
Abstract
Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian nasional tersebut perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif, diperlukan berbagai sarana penunjang yang antara lain adanya tatanan hukum yang dapat mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, serta memberikan perlindungan hukum. Satu hal yang tidak kalah penting dari berbagai aspek pemberian perlindungan kepentingan tersebut, reformasi dalam pemberian perizinan badan hukum perseroan terbatas melalui e-goverment dengan menggunakan fasilitas IT secara elektronis mutlak diperlukan penataannya dalam suatu undang-undang. Penataan ini sangat penting untuk memberikan legitimasi status hukum dari badan hukum yang proses pengesahannya dilakukan secara elektronis. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diperlukan penyesuaian Anggaran Dasar, dimana proses penyesuaian Anggaran Dasar dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Namun, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pada waktu berhadapan dengan sistem elektronik di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Departemen Hukum dan HAM dalam melakukan pendaftaran di dalam SABH sering menemukan kendala yang bersifat system, sehingga mengakibatkan akta dinyatakan sudah lewat waktu (Expired) oleh Sistem SABH. Sehingga Perseroan Terbatas harus melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ulang.
Untuk mencapai tujuan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat deskripstis analitis dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normative. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yuridis, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendaftaran akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang telah lewat waktu dalam proses pembuatan akta Notaris sampai dengan pendaftaran aktanya pada Departemen Hukum dan HAM, harus dipisahkan antara perbuatan hukumnya dan perbuatan administratifnya. Sehingga suatu akta yang sudah dibuat secara sah, memenuhi tata cara yang sah sesuai dengan undang-undang, dan memenuhi yang dipersyaratkan, maka akta tersebut adalah sah dan tetap berlaku (mengikat para pihak) karena akta tersebut memiliki fungsi konstitutif, yang merupakan alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-dekymojosu-18859. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Terhadap Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Sistem Adminstrasi |
| Divisions: | S1 Skripsi > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:38 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:38 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31737 |
