Waridi (2009) Tinjauan Hukum Mengenai Rekayasa Foto yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik yang Ditampilkan Pada Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER.doc
Download (165kB)
DAFTAR ISI.doc
Download (38kB)
BAB I-BAB V.doc
Download (261kB)
DAFTAR PUSTAKA.doc
Download (39kB)
Abstract
Tindak pidana pencemaran nama baik melalui rekayasa foto yang ditampilkan pada media internet merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Foto Sandra Dewi yang diambil pada saat memakai busana direkayasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi foto Sandra Dewi tanpa busana. Kemudian dengan menggunakan perangkat lunak dari sabuah komputer, foto wajah Sandra Dewi disatukan dengan foto badan milik orang lain, yang diatur sedemikian rupa, sehingga menyerupai Sandra Dewi yang difoto tanpa busana. Hasil rekayasa foto tersebut tidak dapat dikatakan mengandung unsur pencemaran nama baik apabila rekayasa foto tersebut tidak ditampilkan pada media internet, namun karena rekayasa foto tersebut telah ditampilkan pada media internet dan diketahui oleh khalayak umum, maka unsur pencemaran nama baik telah terpenuhi karena salah satu unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah unsur di muka umum. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan rekayasa foto yang ditampilkan pada media internet dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh korban rekayasa foto atas ditampilkannya rekayasa foto tersebut pada media internet dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan, dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainya.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis bahwa unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan rekayasa foto sehingga asas lex spesialis derogate legi generalis dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur di dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu korban dapat melakukan gugatan baik secara perdata maupun tuntutan secara pidana.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-waridinim3-20858. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Mengenai Rekayasa Foto, Pencemaran Nama Baik, Media Internet |
| Divisions: | S1 Skripsi > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:38 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:38 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31732 |
