Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Siaran Secara sepihak Oleh Operator Televisi Berlangganan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Fandy (2009) Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Siaran Secara sepihak Oleh Operator Televisi Berlangganan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of COVER.doc] Text
COVER.doc

Download (43kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.doc] Text
DAFTAR ISI.doc

Download (36kB)
[thumbnail of isi bab 1-5.doc] Text
isi bab 1-5.doc

Download (429kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.docx] Text
DAFTAR PUSTAKA.docx

Download (17kB)

Abstract

Penghentian siaran televisi berlangganan secara sepihak oleh operator televisi berlanggananan terhadap konsumennya merupakan suatu pebuatan melawan hukum. Astro TV telah melakukan penghentian siaran yang telah merugikan konsumennya, karena penghentian siaran televisi berlangganan ini dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu kepada konsumennya. Penghentian siaran tersebut tidak akan menjadi masalah jika memang ada konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumennya dan konsumen mendapatkan konpensasi atau ganti kerugian atas penghentian siaran ini, tetapi dalam kasus ini penyelenggara operator televisi berlangganan ini sama sekali tidak memperdulikan konsumen, sehingga konsumen tidak mendapatkan hak-haknya . permasalahannya adalah bagaimana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak konsumen ini dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan penghentian siaran yang dilakukan secara sepihak oleh operator televisi berlangganan ini dikaitkan dengan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan, dianalisis secara yuridis kualitatif, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tindakan penghentian siaran yang dilakukan secara sepihak oleh operator televisi berlangganan telah terbukti melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan hukum yang diperkenankan untuk menyelesaikan sengketa oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini adalah dengan 2 (dua) cara yaitu pertama, penyelesaian sengkata secara damai kedua, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-fandynim31-18855. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2009
Uncontrolled Keywords: Hukum Terhadap Penghentian Siaran Sepihak Oleh Operator
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:38
Last Modified: 05 Nov 2026 06:38
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31730

Actions (login required)

View Item
View Item