Tinjauan Hukum Mengenai Pembayaran Dengan Menggunakan Digital Cash Dihubungkan Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Haeriadi, Gandhi (2009) Tinjauan Hukum Mengenai Pembayaran Dengan Menggunakan Digital Cash Dihubungkan Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

[thumbnail of COVER.doc] Text
COVER.doc

Download (161kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.doc] Text
DAFTAR ISI.doc

Download (45kB)
[thumbnail of BAB II.doc] Text
BAB II.doc

Download (138kB)
[thumbnail of BAB V.doc] Text
BAB V.doc

Download (37kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.doc] Text
DAFTAR PUSTAKA.doc

Download (40kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sudah berkembang dengan pesatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi sudah menyentuh berbagai segi dari kehidupan manusia baik itu pemerintahan, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan berbagai segi kehidupan lainnya. Bagi praktisi bisnis yang ingin mempermudah konsumennya dalam membelanjakan uang untuk produk-produk retail berharga murah dengan sistem E-Commerce, ditawarkan sebuah metode pembayaran yang tergolong cepat dan aman, yaitu dengan menggunakan uang digital (Digital Cash). Perkembangan e-gold tersebut tidak menutup kemungkinan terdapat kasus hukum yang timbul. Dalam prakteknya diperlukan suatu peraturan hukum positif dalam penyelenggaraan pembayaran dengan menggunakan digital cash. Peraturan hukum positif yang dapat digunakan dalam proses penyelenggaraan pembayaran dengan menggunakan digital cash, diantaranya Buku III BW joncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain peraturan tersebut, terdapat peraturan bank indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (electronic money). Peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan landasan bagi penyelenggaraan pembayaran melalui digital cash, ataupun dijadikan landasan hukum bagi para pihak apabila terjadi kendala-kendala serta perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pembayaran dengan menggunakan digital cash.

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif analistis, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif agar perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lainnya tidak saling bertentangan, memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan mencapai kepastian hukum yaitu bahwa peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh penguasa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata jo 1320 KUH Perdata jo Pasal 18 UU ITE, maka dalam prakteknya tumbuh bermacam-macam perjanjian baru. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang mengatur tentang uang elektronik sebagai alat pembayaran. Proses penyelenggaraan pembayaran dengan menggunakan digital cash tidak terlepas pula dari kendala-kendala, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah dilihat dari segi keamanannya, dan ari segi ekonomisnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam hal perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait dalam pembayaran dengan menggunakan digital cash adalah dengan melakukan upaya preventif/pencegahan yang dapat dilakukan terdiri 3 pendekatan yaitu diantaranya pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya, pendekatan hukum. Tindakan hukum secara refresif yang dilakukan oleh polisi atau penyidik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini menerapkan pasal 45 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-gandhihaer-18849. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2009
Uncontrolled Keywords: Hukum Mengenai Pembayaran dengan Menggunakan Digital Cash
Divisions: S1 Skripsi > Ilmu Hukum
Depositing User: Robot Migration
Date Deposited: 05 Nov 2026 06:38
Last Modified: 05 Nov 2026 06:38
URI: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31723

Actions (login required)

View Item
View Item