Kenedy, Prima (2009) Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Intersepsi Atas Informasi Elektronik Dalam Sistem Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER.doc
Download (240kB)
DAFTAR ISI.doc
Download (36kB)
BAB II.doc
Download (120kB)
BAB V.doc
Download (33kB)
DAFTAR PUSTAKA.doc
Download (31kB)
Abstract
Globalisasi sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kehidupan masyarakat. Di sisi lain berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang mencemaskan dengan munculnya berbagai tindak pidana di bidang teknologi informasi yang disebut cybercrime atau kejahatan mayantara. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan salah satunya yaitu, tindak pidana penyadapan melalui media elektronik. Pelaku tindak pidana ini sangat sulit sekali dijerat oleh hukum. Hal ini disebabkan karena dalam proses peradilan barang bukti elektronik sebagai salah satu bukti yang paling kuat dalam tindak pidana ini yang seharusnya digunakan untuk menjerat pelaku belum menjadi alat bukti yang sah di pengadilan Indonesia. Oleh sebab itu, maka Penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui dan mengaji apakah tindak pidana penyadapan melalui media elektronik memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga para pelaku dapat dijerat dengan Pasal tersebut dan untuk mengetahui dan mengaji solusi hukum yang dapat dilakukan oleh pihak korban serta untuk mengetahui dan mengaji bagaimana pembuktian tindak pidana peyadapan melalui media elektronik.
Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Adapun data yang dihasilkan dianalisis Penulis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga tetap mempertahankan hierarki peraturan perundang-undangan dan terciptanya kepastian hukum.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyadapan melalui media elektronik telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai tindak pidana penyadapan, sehingga Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menghukum para pelaku tindak pidana penyadapan melalui media elektronik dan solusi hokum yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pelaku tindak pidana penyadapan melalui media elektronik ini dengan tindakan hukum secara litigasi (lewat pengadilan) yaitu, secara pidana dengan menggunkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembuktian tindak pidana penyadapan melalui media elektronik dalam sidang pengadilan dapat menggunakan sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-primakened-20860. Folder: S1-Final_Project / Fakultas_Hukum / 2009 |
| Uncontrolled Keywords: | Hukum, Tindakan Intersepsi, Informasi Elektronik |
| Divisions: | S1 Skripsi > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:38 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:38 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/31715 |
