RAHDIANDIH, AAN (2009) TINJAUAN ATAS MEKANISME PEMBUATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAJALAYA BANDUNG. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
COVER.rtf
Download (1MB)
BAB I.rtf
Download (106kB)
BAB IV.rtf
Download (42kB)
DAFTAP PUSTAKA.rtf
Download (43kB)
DAFTAR Riwayat Hidup.rtf
Download (49kB)
Abstract
Dalam suatu negara, untuk menjalankan fungsinya, pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai keperluan umum.
Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.â€� Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan tentang pajak ada di Pasal 23A, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ketentuan ini sesuai dengan suatu dalil yang berkembang di Inggris yaitu No Taxation without representation. Semua jenis pungutan yang membebani rakyat harus didasarkan pada undang-undang.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-aanrahdian-17738. Folder: Laporan_Kerja_Praktek / Fakultas_Ekonomi / Akuntansi / 2008 |
| Uncontrolled Keywords: | PEMBUATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) |
| Divisions: | Laporan Kerja Praktek > Akuntansi |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:21 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:22 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/30448 |
