Sukemi (2009) UNDANG-UNDANG KIP MENGAJAK MASYARAKAT BERPIKIR KRITIS. In: UNSPECIFIED.
MAKALAH-KIP-SUKEMI BDNG.ppt
Download (377kB)
Abstract
Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.
Eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, misalnya rumah sakit.
UU KIP sebagai salah satu wujud konkret dari proses demokratisasi di Indonesia.
| Item Type: | Conference or Workshop Item (UNSPECIFIED) |
|---|---|
| Additional Information: | Migrasi dari GDL. Identifier: jbptunikompp-gdl-sukemi-16865. Folder: Member / taryana@unikomcenter.com |
| Uncontrolled Keywords: | UU 14 TAHUN 2008 KIP |
| Divisions: | ?? Member_GDL ?? |
| Depositing User: | Robot Migration |
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 06:14 |
| Last Modified: | 05 Nov 2026 06:14 |
| URI: | https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/29767 |
